Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Minta Pemerintah Santuni Petugas KPPS yang Gugur

Kompas.com - 22/04/2019, 19:43 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta pemerintah memberikan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia usai dalam tugas menyelenggarakan pemilu.

Bambang juga meminta pemerintah daerah untuk membantu memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas.

"Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan. Sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya," kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (22/4/2019).

Baca juga: KPU Usulkan Beri Santunan Rp 30-36 Juta ke Keluarga KPPS yang Meninggal Dunia

"Termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil Pemilu," lanjut dia.

Ia menilai para petugas KPPS merupakan penopang utama Pemilu 2019 sehingga bisa berjalan lancar. Karena itu, Bambang menilai mereka layak diberi santunan bahkan diasuransikan.

Ia menilai sistem Pemilu 2019 yang rumit turut menguras fisik dan psikis para petugas KPPS di lapangan sehingga banyak yang meninggal dunia karena kelelahan.

"Sistem pemilihan yang rumit, akses medan lokasi yang tak mudah, maupun kelelahan fisik maupun tekanan psikis yang dialami tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya menyita waktu, bahkan nyawapun menjadi taruhannya," papar Bambang.

"Kita ingin agar penyelenggaraan Pemilu ke depannya berjalan lebih baik lagi, karena itu perbaikan sistem mutlak harus dilakukan. Pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir. Terutama yang menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga: Jumlah Petugas KPPS Meninggal Bertambah Jadi 90 Orang

KPU mencatat, sebanyak 90 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal dunia saat menjalankan tugas. Selain itu, terdata 374 petugas KPPS sakit.

"Terkait dengan jumlah sementara sampai pukul 15.00, jumlah update KPPS yang tertumpa musibah 90 orang meninggal dunia, kemudian 374 orang sakit bervariasi," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/4/2019).

Kompas TV Petugas KPPS berunjuk rasa di kantor KPU Sleman, Yogyakarta, Senin (22/4). Mereka menuntut pencairan honor untuk petugas KPPS yang belum dibayarkan. Komisioner KPU Sleman mengakui honor Rp 15 miliar untuk anggota KPPS belum dibayarkan karena masalah administrasi. Sempat terjadi ketegangan saat perwakilan petugas KPPS se-Kabupaten Sleman tidak bisa menemui Ketua KPU Sleman yang tidak ada di kantor. Massa akhirnya bersedia ditemui anggota komisioner KPU Sleman. Dalam orasinya, mereka menuntut honor anggota KPPS segera dibayar. Mereka kecewa, karena dari lima kabupaten atau kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya anggota KPPS Sleman yang hingga Senin (22/4) belum menerima honor. Berdasarkan data KPU Sleman, lebih dari 3.000 petugas KPPS di Kabupaten Sleman belum menerima honor pemilu. #KPPS #PetugasKPPSDemo #HonorKPPS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com