Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Indonesia Berpeluang Wujudkan Industri Wisata Halal

Kompas.com - 13/04/2019, 23:02 WIB
Sandro Gatra

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyatakan Indonesia memiliki peluang besar untuk mewujudkan industri wisata halal bagi dunia.

"Wisata kuliner halal kita sudah ditetapkan nomor satu di dunia. Kita akan fokus dan konsentrasi di sini, untuk lebih baik lagi, dimana kita akan terus mengembangkan pusat wisata kuliner halal di setiap daerah dan kita mulai di dekat GBK yang akan diresmikan minggu depan," kata Jokowi, dalam debat kelima capres, di Jakarta, Sabtu (13/4/2019) malam, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, sebagai negara yang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar, terlebih saat ini Indonesia sudah dinobatkan sebagai negara dengan standar halal terbaik di dunia.

Menanggapi hal tersebut, Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, saat ini produk halal Indonesia memang memiliki potensi untuk menembus pasar dunia.

"Namun, sebagai negara pengimpor produk halal kita masih pada posisi ke empat. Kita harus bisa menjadikan ekonomi syariah secara menyeluruh, kekuatan kita adalah memiliki masyarakat Muslim yang potensi untuk menghasilkan produk halal, dimana ke depan produk kita bisa memiliki peluang bagi negara lain," kata Sandi.

Sementara itu, Calon Wakil Presiden nomor 01 yang juga Ketua Umum MUI nonaktif Ma'ruf Amin menyebut eksistensi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI dalam menerbitkan sertifikasi dan fatwa halal sudah diakui secara internasional.

Bahkan, banyak negara telah mengadopsi sistem jaminan halal dan sertifikasi halal dijadikan sebagai role model.

"Standar halal Indonesia menjadi global, lebih dari 50 negara meminta sertifikasi halal dari MUI supaya produk mereka diakui dunia, misal Korea," kata Ma'ruf Amin pula.

Menurut dia, LPPOM MUI dikenal sebagai pelopor dalam gerakan sertifikasi halal karena tercatat mencapai ribuan sertifikat halal yang sudah diterbitkan oleh lembaga tersebut.

"Indonesia sebagai pelopor, maka standar halal kita diakui, kita sudah melakukan sertifikasi halal selama 29 tahun hingga sekarang telah menjadi sistem," katanya lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com