Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Umumkan Calon Menteri, Prabowo Dinilai Pertimbangkan Faktor Elektoral Mereka

Kompas.com - 12/04/2019, 20:01 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengumumkan nama calon menterinya dinilai memiliki alasan tersendiri. Peneliti senior dari Populi Center, Afrimadona, mengatakan calon presiden yang mengumumkan nama menterinya biasanya melakukan atas pertimbangan elektoral.

"Ketika kedua paslon misalnya mengumumkan calon menteri mereka, siapapun yang diumumkan pasti ada pertimbangan elektoral," ujar Afri dalam sebuah diskusi berjudul "Hitung Mundur Pemilu 2019" di Jalan Sudirman, Jumat (12/4/2019).

Apalagi jika nama calon menteri yang dimunculkan adalah tokoh populer, masyarakat yang menyukai tokoh tersebut menjadi tertarik untuk memilih capres itu. Menurut Afri, ini adalah strategi yang biasa menjelang Pemilihan Presiden 2019.

"Saya pikir ini cukup rasional," ujar Afri.

Baca juga: Dahlan Iskan, Bambang Widjojanto, hingga Rocky Gerung Akan Bantu Pemerintahan Prabowo

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subiantomembacakan nama puluhan tokoh yang akan membantunya dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno jika terpilih pada Pilpres 2019.

Deretan puluhan nama itu ia bacakan saat menyampaikan pidato kebangsaan di Dyandra Convention Hall, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (12/4/2019).

"Jadi insya Allah, jika kami menerima mandat, kira-kira inilah yang akan membantu saya," ujar Prabowo.

Prabowo membacakan sejumlah tokoh dan petinggi partai politik koalisi Indonesia Adil dan Makmur.

Ia juga membacakan beberapa nama yang memiliki latar belakang akademisi. Ada pula mantan pejabat negara di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Beberapa nama tersebut antara lain, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edy Purdijatno, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Ada pula mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, mantan komisioner Komnas HAM Natalius Pigai, advokat senior Otto Hasibuan, dan pengamat Rocky Gerung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com