Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Minta BUMN Netral di Pilpres 2019

Kompas.com - 10/04/2019, 14:43 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno menyerukan kepada para pengurus dan anggota Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Jika Allah berkehendak mohon kami dibentengi tata kelola yang baik untuk menunjukkan komitmen kami. Soal netralitas BUMN kami juga setuju," ujar Sandiaga saat menemui Federasi Serikat Pekerja BUMN di Resto Batik Kuring SCBD, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).

Sandiaga menambahkan, dalam Pilpres 2019, jika ada mobilisasi yang dikerahkan oleh oknum manapun, hal itu sangat tidak dibenarkan dengan dalih apapun.

Baca juga: Menteri Rini: HUT BUMN Bukan Kampanye Terselubung

BUMN, lanjutnya, adalah badan usaha milik rakyat yang harus profesional. Jika ada tindakan yang menyimpang dari BUMN, maka harus diluruskan.

"BUMN harus tunjukkan profesionalitasnya. Tindakan menyimpang harus diluruskan dan mendorong pilar ekonomi. Di atas semuanya, BUMN harus menjadi sistem ekonomi bangsa," paparnya.

Sebelumnya, terdapat isu yang tersebar luas di media sosial beberapa hari ini soal tuduhan adanya pengerahan massa pada acara perayaan ulang tahun BUMN yang direncanakan pada 13 April 2019 untuk kampanye politik salah satu pasangan calon.

Ketua Forum Humas BUMN Rohan Hafas menampik atas informasi tersebut.

"Isu tersebut terlalu mengada-ada," ujarnya dalam siaran pers, Jakarta, Selasa (9/4/2019).

Baca juga: BUMN: Kalau 3 Juta Pegawai dan Keluarga Kumpul, Mungkin Bikin Panik...

Sebab, menurut Rohan, 13 April memang hari tanggal berulang tahunnya Kementerian BUMN. Jadi bukan karena ada kampanye salah satu paslon.

Oleh karena itu, kata dia, BUMN-BUMN ingin menggembirakan pegawai atas kerja kerasnya selama ini.

Kompas TV Pembentukan holding BUMN sedang kejar tayang. Kali ini, rencana pembentukan holding BUMN penerbangan, tetapi berpolemik. Kendati Kementerian BUMN sudah melayangkan surat ke Kementerian Keuangan untuk pembuatan aturan alias PMK, landasan pembentukan holding masih menjadi pertanyaan banyak kalangan. Penggabungan aset agar lebih besar antara angkasa pura 1, Angkasa Pura 2, dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia tidak cukup kuat sebagai landasan. #HoldingBUMN #HoldingPenerbangan #Kartel
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com