Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[BERITA POPULER] Elektabilitas Terkini Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga Versi 7 Lembaga Survei

Kompas.com - 04/04/2019, 05:20 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Berikut berita populer Kompas.com yang layak Anda ketahui pada Kamis (4/4/2019) pagi ini.

1. Elektabilitas capres-cawapres versi 7 lembaga survei

Sejumlah lembaga survei merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari keseluruhan hasil survei, didapati bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf mengungguli Prabowo-Sandiaga. 

Berikut rangkuman hasil survei enam lembaga survei:

1. Alvara

Survei yang digelar lembaga Alvara Research Center menunjukkan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo-Sandiaga. 

Berdasarkan survei terhadap 1.200 responden yang mewakili 34 provinsi, dari 22 Februari hingga 2 Maret 2019, 53,9 persen responden memilih Jokowi-Ma'ruf. Sementara 34,7 persen responden memilih Prabowo-Sandiaga.

"Jumlah responden yang menjawab tidak tahu sebanyak 11,4 persen," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali kepada Kompas.com, Rabu (27/3/2019).

Baca selengkapnya di sini.

2. Survei Roy Morgan

Ilustrasi surveiKOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ilustrasi survei
Kurang dari satu bulan menjelang hari pencoblosan, lembaga survei asal Australia Roy Morgan merilis hasil survei tingkat keterpilihan calon presiden RI.  Hasilnya, pada Maret 2019, elektabilitas calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo unggul atas calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dikutip dari laman Roy Morgan, elektabilitas capres petahana Jokowi sebesar 56,5 persen, sementara Prabowo 43,5 persen.

Namun demikian, angka keterpilihan Jokowi mengalami penurunan 0,5 persen dibanding satu bulan sebelumnya atau Februari 2019. Sebaliknya, Prabowo naik 0,5 persen pada periode yang sama.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kisah Slamet melawan diskriminasi agama di Bantul

Kepala Dukuh Karet, Iswanto (Kaos Kuning), Slamet Jumiarto (Tengah), Dan Kapolres Bantul AKBP Sahat M Hasibuan (sragam Polisi) Setelah Mendengar Pencabutan Peraturan Dusun Yang Diskriminatif di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Selasa (2/4/2019) siangKOMPAS.com/MARKUS YUWONO Kepala Dukuh Karet, Iswanto (Kaos Kuning), Slamet Jumiarto (Tengah), Dan Kapolres Bantul AKBP Sahat M Hasibuan (sragam Polisi) Setelah Mendengar Pencabutan Peraturan Dusun Yang Diskriminatif di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Selasa (2/4/2019) siang
Slamet Jumiarto (42) tidak menyangka akan ditolak untuk tinggal di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Bantul, hanya karena dirinya beragama Katolik. Hal itu terungkap setelah Slamet mencoba melapor kepada Ketua RT 008, Desa Pleret, karena baru saja mengontrak sebuah rumah di desa itu.

Saat itu, Ketua RT menjelaskan alasan penolakannya bahwa sudah ada peraturan kampung bernomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015. Aturan tersebut berisi tidak memperbolehkan warga non-Muslim tinggal di Desa Pleret.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com