Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[BERITA POPULER] Elektabilitas Terkini Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga Versi 7 Lembaga Survei

Kompas.com - 04/04/2019, 05:20 WIB
Ana Shofiana Syatiri

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Berikut berita populer Kompas.com yang layak Anda ketahui pada Kamis (4/4/2019) pagi ini.

1. Elektabilitas capres-cawapres versi 7 lembaga survei

Sejumlah lembaga survei merilis hasil survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dari keseluruhan hasil survei, didapati bahwa pasangan Jokowi-Ma'ruf mengungguli Prabowo-Sandiaga. 

Berikut rangkuman hasil survei enam lembaga survei:

1. Alvara

Survei yang digelar lembaga Alvara Research Center menunjukkan elektabilitas pasangan Jokowi-Ma'ruf unggul atas Prabowo-Sandiaga. 

Berdasarkan survei terhadap 1.200 responden yang mewakili 34 provinsi, dari 22 Februari hingga 2 Maret 2019, 53,9 persen responden memilih Jokowi-Ma'ruf. Sementara 34,7 persen responden memilih Prabowo-Sandiaga.

"Jumlah responden yang menjawab tidak tahu sebanyak 11,4 persen," ujar CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali kepada Kompas.com, Rabu (27/3/2019).

Baca selengkapnya di sini.

2. Survei Roy Morgan

Ilustrasi surveiKOMPAS/HENDRA A SETYAWAN Ilustrasi survei
Kurang dari satu bulan menjelang hari pencoblosan, lembaga survei asal Australia Roy Morgan merilis hasil survei tingkat keterpilihan calon presiden RI.  Hasilnya, pada Maret 2019, elektabilitas calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo unggul atas calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Dikutip dari laman Roy Morgan, elektabilitas capres petahana Jokowi sebesar 56,5 persen, sementara Prabowo 43,5 persen.

Namun demikian, angka keterpilihan Jokowi mengalami penurunan 0,5 persen dibanding satu bulan sebelumnya atau Februari 2019. Sebaliknya, Prabowo naik 0,5 persen pada periode yang sama.

Baca selengkapnya di sini.

3. Kisah Slamet melawan diskriminasi agama di Bantul

Kepala Dukuh Karet, Iswanto (Kaos Kuning), Slamet Jumiarto (Tengah), Dan Kapolres Bantul AKBP Sahat M Hasibuan (sragam Polisi) Setelah Mendengar Pencabutan Peraturan Dusun Yang Diskriminatif di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Selasa (2/4/2019) siangKOMPAS.com/MARKUS YUWONO Kepala Dukuh Karet, Iswanto (Kaos Kuning), Slamet Jumiarto (Tengah), Dan Kapolres Bantul AKBP Sahat M Hasibuan (sragam Polisi) Setelah Mendengar Pencabutan Peraturan Dusun Yang Diskriminatif di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Selasa (2/4/2019) siang
Slamet Jumiarto (42) tidak menyangka akan ditolak untuk tinggal di Pedukuhan Karet, Desa Pleret, Bantul, hanya karena dirinya beragama Katolik. Hal itu terungkap setelah Slamet mencoba melapor kepada Ketua RT 008, Desa Pleret, karena baru saja mengontrak sebuah rumah di desa itu.

Saat itu, Ketua RT menjelaskan alasan penolakannya bahwa sudah ada peraturan kampung bernomor 03/Pokgiat/Krt/Plt/X/2015. Aturan tersebut berisi tidak memperbolehkan warga non-Muslim tinggal di Desa Pleret.

Namun, setelah upaya mediasi antara Slamet, tokoh masyarakat dan polisi, pada Senin (1/4/2019), peraturan tersebut akhirnya dicabut. Warga Dukuh Karet, Desa Pleret, pun sepakat ingin hidup rukun dan damai.

Baca selengkapnya di sini.

4. Video viral Singkawang Bersholawat dilaporkan ke polisi dan Bawaslu

Kepala Sekretariat Tim Kampanye Daerah ( TKD) Kalimantan Barat, calon presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf, Andrew Yuen, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Kalbar, Selasa (2/4/2019).

Awalnya, kedatangan tesebut bertujuan membuat laporan terkait konten ceramah dalam acara peringatan Isra Miraj, bertajuk: Singkawang Bersholawat, di Halaman Stadion Kridasana', Kota Singkawang, Minggu (31/3/2019) kemarin.

Namun, rencana itu urung, lantaran kepolisian mengarahkan untuk menunggu proses penyelidikan yang tengah dilakukan Sentra Gakkumdu Singkawang. Dia pun kemudian mendatangi Bawaslu Kalbar untuk menanyakan proses aktual penyelidikan.

Baca selengkapnya di sini.

5. Cara MRT memaksa penumpang tak buang sampah 

Banner sosialisasi denda bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di stasiun MRT.KOMPAS.com / VITORIO MANTALEAN Banner sosialisasi denda bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan di stasiun MRT.
Ada yang berbeda dari moda transportasi Moda Raya Terpadu ( MRT) Jakarta yang baru saja dioperasikan secara komersial pada Senin (1/4/2019). Bila di fasilitas publik lain tempat sampah adalah hal yang wajib dimiliki, hal itu tidak berlaku di stasiun atau kereta MRT.

Rupanya, PT MRT Jakarta memang sengaja tak memasang tempat sampah di sudut-sudut kereta dan stasiun.

"Di stasiun MRT itu tidak banyak tempat sampah karena kami ingin warga itu lifestyle-nya ketika masuk MRT, tidak bawa sampah begitu," kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Muhammad Kamaluddin.

Selain itu, Kamaluddin mengatakan, tidak adanya tempat sampah di stasiun MRT untuk mengedukasi masyarakat agar menjaga kebersihan di dalam stasiun MRT.

Baca selengkapnya di sini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com