Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Memangnya Dewa Ngelarang-larang...

Kompas.com - 27/03/2019, 13:32 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto heran dengan hoaks yang menyebut azan di Masjid akan dilarang dan pelegalan pernikahan sesama jenis akan terjadi jika calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menang dalam Pilpres 2019.

"Kalau nanti Jokowi menang nanti istilahnya dilarang tuh azan di Masjid. Dilarang memangnya dewa atau apa ngelarang-ngelarang," ujar Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu (27/3/2019).

"Kalau menang nanti Jokowi-Ma'ruf akan melegalkan LGBT, ini pikiran mana ini, fitnah ini," sambung Wiranto.

Baca juga: Wiranto Analogikan Memilih Pemimpin seperti Memlih Sopir Bus

Wiranto pun menyayangkan adanya hoaks pelarangan azan dan pernikahan sejenis di Pemilu 2019. Menurutnya, hal itu bukan hanya menyudutkan paslon nomor urut 01, melainkan juga merugikan masyarakat.

Ia menyebut Pemilu 2019 seharusnya menjadi ajang memilih pemimpin terbaik bukan malah diisi dengan saling fitnah dan mengadukan calon pemimpin.

"Kita saat ini masuk dalam proses bahwa kita akan menyelenggarakan pemilu. Pemilu bukan arena kita untuk pecah bukan tempat kita saling hujat fitnah apalagi menjatuhkan," tegasnya.

Baca juga: Wiranto: Siapa Bilang Pemerintah Enggak Kerja? Itu Hoaks, Lawan!

"Pemilu yang lima tahun sekali ini untuk memilih pemimpin, bukan arena untuk diadu. Pemimpin itu tidak diadu, tapi dipilih," ungkapnya kemudian.

Untuk itu, Wiranto mengajak masyarakat untuk fokus memilih calon pemimpin dengan melihat rekam jejaknya dan mengabaikan segala hoaks yang ada.

Diakuinya, sejak maraknya hoaks di Pemilu 2019, masyarakat kerap bertengkar karena perdebaan referensi politik antara kedua paslon capres-cawapres.

"Tidak boleh saling menghujat, memfitnah, dan menjatuhkan. Tidak perlu kira berseteru dengan orang yang berbeda pilihan politik," ungkapnya kemudian.

Kompas TV Menko Polhukam, Wiranto meminta masyarakat tak perlu khawatir adanya serangan "hacker" di situs KPU. Karena peretas jaringan internet itu sudah ditangani oleh instansi terkait. Wiranto menegaskan KPU dan Bawaslu sudah mengantisipasi dan menyiapkan tindakan preventif. Perhitungan suara sah dalam pemilu tetap akan dilakukan dengan cara manual. Wiranto memastikan serangan hacker tak akan sengaja merugikan salah satu paslon. Sebelumnya, Ketua KPU, Arief Budiman menyatakan situs KPU kerap diserang banyak hacker dari dalam maupun luar negeri. #wiranto #menkopolhukam #hacker #kpu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com