Jelang Pencoblosan, ICMI Imbau Peserta Pemilu Sampaikan Narasi Positif

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) meminta seluruh pihak menjaga Pemilu 2019 tetap berlangsung kondusif. Caranya dengan menyampaikan narasi positif kepada publik.

"Dua kubu yang bertarung, entah itu timses, relawan, atau simpatisan, hendaknya menyampaikan narasi-narasi positif. Terlebih untuk para calon presiden dan wakil presiden," ujar Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie dalam siaran pers di Jakarta, Senin.

Jimly mengatakan peserta pemilu wajib melontarkan gagasan-gagasan visioner demi kemajuan bangsa.

Jimly menuturkan dengan terus menyampaikan tema positif menjelang semakin dekatnya waktu pemilu 2019, maka hal itu akan mendorong pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat, khususnya aktivitas di media sosial.

Baca juga: Media Sosial Dilarang Iklan Kampanye Selama Masa Tenang Pemilu

"Saat ini kan penyebaran arus informasi bisa melalui banyak cara. Tidak seperti dulu. Sekarang medsos itu dapat jadi wadah menyampaikan pikiran positif," ujar Jimly.

Dia mengingatkan agar medsos tidak menjadi wadah kampanye hitam untuk saling menyebarkan kabar hoaks, ujaran kebencian, fitnah, kampanye negatif dan semua keburukan terkait pemilu 2019.

"Semua kubu capres, cawapres, tim sukses caleg, para calegnya harus berlomba di waktu pemilu yang semakin dekat untuk kebaikan," kata Jimly.

Baca juga: Pemantau Asing dari 33 Negara Akan Ikut Memonitor Pemilu 2019

Jimly menyebutkan, para pelaku politik Indonesia saat ini mempunyai tanggung jawab keberlanjutan bangsa yang lebih baik ke depan. Dia berharap para elite menggunakan narasi positif.

"Sehingga masyarakat ke depannya tidak terus membudayakan cara buruh dalam berpolitik," jelas dia.

Jimly optimistis, kedua paslon maupun para calon wakil rakyat, memiliki pemikiran terbaik untuk Indonesia. Dia meyakini semua calon dapat menawarkan gagasan positif, ide-ide terbaik untuk menggaet pemilih.

Pemilu serentak 2019 akan berlangsung pada 17 April mendatang. Dalam pemilu kali ini publik akan memilih Presiden dan Wapres, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi serta DPRD kabupaten dan kota.