Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKN Jawab Kritik Kubu Prabowo-Sandiaga soal Isu Korupsi di Lingkaran Jokowi

Kompas.com - 25/03/2019, 15:42 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (TKN) Ace Hasan Syadzily menanggapi kritik yang dilontarkan oleh Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) soal maraknya kasus korupsi di lingkungan atau lingkaran terdekat Presiden Jokowi.

Ace menilai, berbagai kasus yang muncul belakangan ini justru menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak tebang pilih.

"Soal korupsi itu kan masalah kita bersama dan Pak Jokowi telah menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak tumpul ke atas," ujar Ace saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/3/2019).

"Kita berikan kewenangan pada KPK untuk menindaknya tanpa pandang bulu jika memang dinilai bahwa korupsi tersebut merusak bangsa. Maka silakan dan itu terbukti," tuturnya.

Baca juga: Survei Charta Politika: Jokowi-Maruf 53,6 Persen, Prabowo-Sandi 35,4 Persen

Ace mencontohkan, kasus dugaan suap yang menjerat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy.

Menurut dia, Presiden Jokowi tak mengintervensi proses penegakan hukum yang dilakukan KPK meski PPP merupakan parpol yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

"Karena proses penindakan itu ada di domainnya KPK, yang diperkuat adalah tetap menempatkan KPK sebagai institusi yang melakukan pemberantasan korupsi," kaa Ace.

Di sisi lain, Presiden juga berkomitmen dalam menerapkan berbagai strategi pemberantasan korupsi.

Baca juga: Survei Vox Populi: Jokowi-Maruf 54,1 Persen, Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen

Hal itu, kata Ace, dapat dilihat dari berbagai langkah konkret yang dilakukan, antara lain upaya mereformasi birokrasi dan pembentukan Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli).

Selain itu, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Jadi saya kira upaya yang dilakukan Jokowi sangat serius dan pemberantasan korupsi tidak akan diperlemah oleh Pak Jokowi untuk lima tahun ke depan," ucap politisi dari Partai Golkar itu.

Baca juga: Bantah BPN Prabowo-Sandi, TKN Sebut Kepemimpinan Jokowi Diakui Internasional

Sebelumnya, Direktur BPN Sudirman Said mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai tak mampu mengendalikan perilaku para elite di lingkungan terdekatnya.

Sudirman menilai, Presiden Jokowi tak memiliki pengendalian yang baik. Hal itu ia lihat dari maraknya kasus korupsi yang melibatkan aparat pemerintahan maupun petinggi partai politik.

"Tampaknya lima tahun terakhir itu terlalu banyak kasus korupsi yang melibatkan eksekutif maupun pimpinan politik yang ada di sekitar Pak Jokowi," ujar Sudirman saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Sudirman mencontohkan, kasus dugaan suap yang melibatkan Romy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com