Wapres Minta Inspektorat Pemerintahan Tingkatkan Penguasaan Teknologi Informasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) meningkatkan penguasaan teknologi agar sistem pengawasan yang dibuat lebih efektif.

Kalla mengatakan, saat ini semua hal terkait pengadaan proyek bisa dilakukan lewat teknologi informasi. Hal itu, kata Kalla, terlihat saat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap memeriksa komputer milik pejabat yang ditangkap.

"Sekarang orang diperiksa kalau kita lihat di berita, tinggal diambil laptopnya, semua bisa dibongkar apa yang dibuat pemerintah oleh KPK. Nah, tentu hal tersebut harus ada penguasaan teknologi dari inspektorat untuk mengetahui adanya penyelewengan atau tidak," ujar Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Wapres: Kalau Masih Banyak Pejabat Ditangkap, Artinya Pengawasan Kurang Berhasil

Dengan adanya penggunaan teknologi informasi, Kalla berharap pengawasan internal pemerintah pusat dan daerah semakin ketat.

Ia menambahkan, pengawasan yang semakin ketat akan membuat penggunaan anggaran semakin efektif dan efisien sehingga bisa meminimalisasi kebocoran.

Dengan demikian, lanjut Wapres, semakin banyak program pemerintah yang berhasil dan mampu menyejahterakan masyarakat.

Baca juga: Awasi Korupsi, Kemendagri Perkuat Peran Inspektorat hingga Setara dengan Setda

Hal itu, kata Kalla, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga bisa menyalip negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina yang lebih tinggi pertumbuhannya.

"Maka pertemuan pagi ini untuk meningkatkan pengawasan kita semua. Karena apa lagi pada dewasa ini sangat penting untuk mencapai itu, untuk meningkatkan harkat kita dengan adanya persaingan yang begitu besar. Karena tantangan negara ini adalah persaiangan dengan negara lain," lanjut dia.