Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kalau Masih Banyak Pejabat Ditangkap, Artinya Pengawasan Kurang Berhasil

Kompas.com - 21/03/2019, 14:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, keberhasilan pengawasan lembaga pemerintahan tak bisa diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi.

Karena itu, ia menilai banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan.

"Padahal penilaian yang berhasil kalau yang ditangkap kurang. Kalau masih banyak ditangkap, pengawasan kurang berhasil artinya. Tapi jangan juga membiarkan sehingga tidak ditindak, bahaya juga itu," kata Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Ungkap Kendala Pemberantasan Korupsi di Jatim, Khofifah Soroti Pengawasan Dana Desa

Kalla mengatakan, pengawasan berhasil bila mampu mengurangi praktek korupsi di pemerintahan.

Kalla pun mengingatkan para pejabat berhati-hati setiap menandatangani keputusan terkait proyek pemerintahan. Sebab, biasanya sejumlah pejabat tak membaca detail apa yang diteken, padahal di dalamnya bisa jadi terdapat penyelewengan anggaran.

Baca juga: Tingkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Keuangan, OJK Gandeng Kemendagri dan PPATK

Wapres berharap melalui Rakornas Pengawasan Internal Pemerintahan ini para inspektorat mampu menciptakan sistem pengawasan yang ketat untuk menekan jumlah korupsi di kalangan pejabat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

"Itulah harapan kita semua. Semoga pertemuan kita ini dapat menghasilkan yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa ini," lanjut Kalla.

Kompas TV Jabatan Plt Ketua Umum PPP akan dikukuhkan dalam mukernas partai. Suharso Monoarfa ditunjuk menggantikan Romahurmuziy yang ditangkap KPK. Bagaimana jalannya Mukernas PPP malam ini? Dan apakah PPP masih mampu lolos ke Senayan pasca kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan mantan ketua umumnya Romahurmuziy? Untuk membahasnya sudah hadir di studio, Analis Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto. Dan melalui sambungan satelit sudah terhubung dengan Sekjen PPP, Arsul Sani. #PPP #OTTKPK #Mukernas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com