Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Kalau Masih Banyak Pejabat Ditangkap, Artinya Pengawasan Kurang Berhasil

Kompas.com - 21/03/2019, 14:32 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, keberhasilan pengawasan lembaga pemerintahan tak bisa diukur dari banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi.

Karena itu, ia menilai banyaknya pejabat yang ditangkap terkait kasus korupsi menunjukkan lemahnya fungsi pengawasan.

"Padahal penilaian yang berhasil kalau yang ditangkap kurang. Kalau masih banyak ditangkap, pengawasan kurang berhasil artinya. Tapi jangan juga membiarkan sehingga tidak ditindak, bahaya juga itu," kata Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (21/3/2019).

Baca juga: Ungkap Kendala Pemberantasan Korupsi di Jatim, Khofifah Soroti Pengawasan Dana Desa

Kalla mengatakan, pengawasan berhasil bila mampu mengurangi praktek korupsi di pemerintahan.

Kalla pun mengingatkan para pejabat berhati-hati setiap menandatangani keputusan terkait proyek pemerintahan. Sebab, biasanya sejumlah pejabat tak membaca detail apa yang diteken, padahal di dalamnya bisa jadi terdapat penyelewengan anggaran.

Baca juga: Tingkatkan Fungsi Pengawasan Sektor Keuangan, OJK Gandeng Kemendagri dan PPATK

Wapres berharap melalui Rakornas Pengawasan Internal Pemerintahan ini para inspektorat mampu menciptakan sistem pengawasan yang ketat untuk menekan jumlah korupsi di kalangan pejabat pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.

"Itulah harapan kita semua. Semoga pertemuan kita ini dapat menghasilkan yang baik dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa ini," lanjut Kalla.

Kompas TV Jabatan Plt Ketua Umum PPP akan dikukuhkan dalam mukernas partai. Suharso Monoarfa ditunjuk menggantikan Romahurmuziy yang ditangkap KPK. Bagaimana jalannya Mukernas PPP malam ini? Dan apakah PPP masih mampu lolos ke Senayan pasca kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan mantan ketua umumnya Romahurmuziy? Untuk membahasnya sudah hadir di studio, Analis Komunikasi Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto. Dan melalui sambungan satelit sudah terhubung dengan Sekjen PPP, Arsul Sani. #PPP #OTTKPK #Mukernas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Saksi Mengaku Pernah Ditagih Uang Pembelian Senjata oleh Ajudan SYL

Nasional
Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polri Sita Aset Senilai Rp 432,2 Miliar Milik Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com