Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaga Kerukunan Umat Beragama, FKUB Minta Anggaran Rp 300 Juta-Rp 1 Miliar per Tahun

Kompas.com - 19/03/2019, 07:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meminta pemerintah mengucurkan anggaran Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar untuk membiayai aktivitasnya.

Permintaan itu langsung disampaikan FKUB ketika bersilaturahim dengan Presiden Joko Widodo, Senin (18/3/2019) kemarin, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Kami usulkan, untuk FKUB provinsi, minimum anggaran satu tahun Rp 1 miliar. Untuk kabupaten/ kota Rp 300 juta dan itu terserah kebutuhan masing-masing. Demografinya seperti apa, topografinya bagaimana. Kan ada lautan, kepulauan," ujar Ketua Umum Asosiasi FKUB Ida Panglisir Agung Putra Sukahet.

Baca juga: FKUB: Tempat Ibadah Itu Suci, Jangan Dipakai untuk Politik dan Sebar Hoaks

Ida menjelaskan, permohonan pengucuran anggaran ini merupakan hasil dari Konferensi Nasional ke-5 FKUB yang baru saja digelar di Makasar, Sulawesi Selatan, tanggal 1-3 Maret 2019 lalu.

FKUB menilai, kerja-kerjanya cukup berat. Sementara itu, alokasi anggaran hanyalah bersumber dari pemerintah daerah yang minim.

"Sekarang, dianggarkan APBD, ya itu banyak jomplangnya antara provinsi satu dengan provinsi lain. Ada yang bagus dan ada yang kurang. Bahkan, ada yang tidak diperhatikan," ujar Ida.

"Kami ingin agar ada pemerataan dari APBN. Kemudian, barulah APBD kewajibannya menambah kekurangan," lanjut dia.

Baca juga: FKUB Apresiasi Polri Ungkap Kasus Perusakan Nisan Makam di Magelang

Berdasarkan perbincangan dengan Presiden Jokowi, telah disepakati regulasi baru untuk mengakomodasi permohonan FKUB tersebut, yakni dengan menerbitkan peraturan presiden sebagai pengganti peraturan menteri yang selama ini jadi pegangan.

"Kami sangat bersyukur jawaban dari Presiden, kemudian Mensesneg dan Menag kompak. Sudah diproses menjadi peraturan presiden yang artinya, dananya dari APBN," lanjut Ida.

Kompas.com sudah berusaha mengonfirmasi hal ini ke pihak Istana. Namun, belum ada pejabat yang bersedia dimintai keterangannya.

"Kalau FKUB berjalan baik, bekerja, saya yakin Indonesia rukun, aman, damai," lanjut dia.

Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, FKUB juga mengungkapkan komitmennya untuk menyukseskan agenda Pemilu serentak 17 April 2019 mendatang.

"Pemilu ini kita harus tetap rukun, kita laksanakan dengan penuh iktikad kebaikan kesadaran untuk menyukseskan pemilu ini adalah kewajiban moral kita, apalagi sebagai tokoh-tokoh agama," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com