Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terakhir Lapor Tahun 2010, Kekayaan Romahurmuziy Sekitar Rp 11,8 Miliar

Kompas.com - 15/03/2019, 22:54 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy terjaring dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Belum ada penjelasan rinci mengenai dugaan kasus yang menjeratnya.

Sebagai pejabat publik, Romy diketahui terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 19 Maret 2010 saat masih menjabat anggota DPR periode 2009-2014.

Berdasarkan risalah LHKPN Romy yang diunduh Kompas.com dari situs acch.kpk.go.id, total harta kekayaannya sebesar Rp 11.834.972.656 dan 51.377 dollar Amerika Serikat.

Baca juga: Setelah Terjaring OTT di Jatim, Romahurmuziy Tiba di Gedung KPK

Rinciannya, Romahurmuziy memiliki 13 bidang tanah dan bangunan senilai total Rp 2.551.827.000.

Harta itu tersebar di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Sleman.

Kemudian, ia tercatat memiliki 5 kendaraan, yaitu 2 mobil Kijang Innova, 1 mobil Mitsubishi Pajero Sport, 1 motor Honda Supra Fit, dan 1 mobil Ford Laser. Nilai total sekitar Rp 775.500.000.

Baca juga: Zulkifli Hasan: Romahurmuziy Itu Teman Kita, Mudah-mudahan Diberi Kekuatan

Romy juga memiliki usaha sendiri di PT Dugapat Mas dengan nilai jual Rp 1.478.496.000.

Ia mempunyai batu mulia, logam mulia, dan harta benda bergerak lain dengan nilai total sekitar Rp 425.000.000.

Romy juga memiliki surat berharga dengan nilai total Rp 1.154.616.819.

Setelah itu, ia mempunyai giro dan setara kas lain senilai 51.377 dollar Amerika Serikat dan Rp 5.284.832.837.

Romy tercatat memiliki piutang sekitar Rp 164.700.000.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com