Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-penembakan di Christchurch, DPR Minta Pemerintah RI dan Selandia Baru Lindungi WNI

Kompas.com - 15/03/2019, 16:17 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengutuk aksi penembakan di Mesjid Al Noor dan Linwood di Christchurch, Selandia Baru, yang terjadi pada Jumat (15/3/2019) sekitar pukul 13.40 waktu setempat.

Ia meminta agar Pemerintah Selandia Baru dan pihak keamanannya bisa memberikan perlindungan kepada umat Islam di Selandia Baru khususnya Warga Indonesia di sana.

“Saya sebagai Ketua Komisi I DPR RI menyatakan bela sungkawa kepada semua korban yang dibunuh secara keji semoga arwah mereka diterima di sisi Allah SWT sebagai syuhada," ujar Kharis melalui keterangan tertulisnya, Jumat (15/3/2019).

"Saya meminta penegakan hukum dan kalau perlu hukum mati pelaku terorisme tersebut, jangan ada sejengkalpun di bumi ini ada sifat intoleran yang merenggut korban nyawa seperti di Selandia Baru" tambahnya.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Selain itu Kharis juga meminta agar Kementerian Luar Negeri segera mendatangi korban dan memberikan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan WNI di sana.

Baca juga: TKN: Penangkapan Romahurmuziy Bukti Jokowi Tak Pernah Intervensi Hukum

Ia mengatakan, pemerintah harus berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat dan memastikan ada atau tidaknya WNI yang menjadi korban.

"Bagaimana rakyat sipil bisa membawa senjata begitu mudah, kita minta kementerian Luar Negeri dan Kedubes Indonesia bergerak cepat untuk mendata, mendampingi, memastikan keamanan dan keselamatan semua WNI di Selandia Baru serta berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat sehingga kita pastikan semoga tidak ada WNI yang menjadi korban,” pungkas politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Kharis pun menyayangkan terjadinya aksi tersebut. Menurut Kharis, Pemerintah Selandia Baru tentu sudah mempunyai data dan infomasi intelijen terkait kasus tersebut.

Sehingga, aksi itu seharusnya bisa dicegah. Apalagi pelaku memakai media sosial dalam melakukan aksinya.

Baca juga: Jokowi: Indonesia Duka Mendalam bagi Korban Penembakan di Selandia Baru

“Ini bukan lagi soal kelompok kriminal apalagi media hanya menyebut penembakan ini mencederai rasa kemanusiaan kita, jelas terorisme itu ada dan terjadi disana, saya prihatin dan mengutuk aksi pembantaian di Jumat kelabu ini, ini duka dunia bukan hanya korban di Selandia Baru” tegas Kharis.

Sebelumnya diberitakan, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan, 40 orang tewas dan 20 lainnya luka parah dalam serangan teror di masjid Al Noor di kota Christchurch.

"Amat jelas insiden ini adalah sebuah serangan teroris. Dari apa yang kami tahu, serangan ini telah direncanakan dengan baik," kata Ardern.

"Dua bahan peledak dipasang di kendaraan milik tersangka. Keduanya sudah ditemukan dan dijinakkan," tambah Ardern.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com