Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Jokowi, Pengusaha Mebel Keluhkan Kekurangan Rotan Gara-gara Penyelundupan

Kompas.com - 13/03/2019, 17:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HMKI) Soenoto menyebut, penyelundupan rotan dari Indonesia ke luar negeri masih marak.

Hal tersebut diungkapkan Soenoto kepada Presiden Joko Widodo dalam acara Indonesia-International Furniture Expo 2019 di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu (13/3/2019).

Awalnya, Soenoto mengungkapkan, pelaku industri mebel di Indonesia masih sering mengalami kekurangan bahan baku.

"Contoh rotan saja. Cirebon itu sentralnya rotan dan kita itu, Indonesia, pemiliki 85 persen rotan di dunia. Tapi saat ini masyarakat Cirebon teriak-teriak kekurangan rotan," ujar Soenoto.

Baca juga: Pengusaha Mebel Curhat ke Jokowi soal Sistem Verifikasi Legalitas Kayu

Menurut Soenoto, kondisi itu merupakan sebuah ironi. Di negara penghasil rotan, tidak semestinya kekurangan rotan.

Setelah diselidiki, rupanya kekurangan bahan baku itu disebabkan oleh aksi  penyelundupan rotan dalam jumlah besar ke luar negeri.

"Teriak-teriak kekurangan bahan baku, ternyata rotannya diselundupkan. Ribuan ton yang terungkap, sementara kita kekeringan," lanjut dia.

Ia berharap, Presiden Jokowi memerintahkan kepolisian untuk memberantas pelaku penyelundupan rotan itu.

Terhadap kondisi rotan yang sebenarnya melimpah, para pelaku industri mebel dan kerajinan sekaligus menyoroti rencana pemerintah melakukan ekspor rotan.

Mereka lebih setuju Indonesia mengekspor barang jadi hasil rotan dibandingkan bahan baku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com