Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Aiman Witjaksono
Jurnalis

Jurnalis

E-KTP Warga Asing untuk Pemilu, Mungkinkah?

Kompas.com - 05/03/2019, 11:35 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

BELAKANGAN media sosial diramaikan oleh informasi adanya warga negara China yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2019.

Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dalam kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) atas warga negara asing yang tinggal di Cianjur, Jawa Barat, ditemukan saat dicek di daftar pemilih tetap (DPT) 2019.

Bahkan bukan cuma itu, ternyata ada seratusan NIK WNA yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.

Benarkah KTP warga asing bisa memilih dalam pemilu kali ini? Program AIMAN di KompasTV menyingkap tabir permasalahan ini.

Dua masalah

Setidaknya ada dua informasi yang baru dari peristiwa tersebut. Pertama, keterkejutan warga bahwa orang asing ternyata bisa memiliki KTP elektronik.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang saya wawancara dalam program AIMAN mengatakan bahwa ada dasar hukum warga asing bisa memiliki e-KTP, meski dengan syarat ketat.

Dasar hukum ini diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) atau Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dalam undang-undang ini, warga asing wajib memiliki KTP.

Pasal 63 ayat (1) pada UU tersebut berbunyi, "Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-elektronik."

Masalah kedua adalah, mengapa data DPT memuat NIK dalam e-KTP milik WNA ini? Muncul pertanyaan, apakah yang bersangkutan memiliki hak pilih sehingga dapat ikut mencoblos?

Terkait NIK WNA dalam DPT itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur mengakui ada kesalahan input data NIK.

Data yang seharusnya atas nama warga negara Indonesia, antara lain warga Cianjur bernama Bahar, tetapi NIK yang terdaftar dalam DPT justru milik WNA ber-KTP Cianjur.

"Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun, kesalahannya yang diinput (dalam DPT) itu data milik WNA asal China berinisial GC," kata Komisioner KPU Kabupaten Cianjur Anggy Sophia Wardani di Kantor KPU Cianjur, Selasa (26/2/2019).

Saya mencoba mengecek DPT yang disediakan KPU RI di laman situs web KPU. Tim AIMAN juga mencari data detail KTP elektronik milik kedua nama yang disebut KPU Cianjur, yakni WNA bernama Guohui Chen dan WNI bernama Bahar.

Dalam pengecekan pertama, saya memasukkan NIK milik Guohui Chen dan namanya. Hasilnya, DPT tidak tembus alias tidak terdaftar.

Selanjutnya, saya memasukkan NIK Bahar. Saya mulai memasukkan NIK dan namanya. Hasilnya tak tembus juga.

Halaman:
Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com