Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Bilang Legitimasi KPU Dipertanyakan jika Tak Penuhi Desakan Amien Rais

Kompas.com - 04/03/2019, 14:53 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mendukung desakan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais saat berdemo di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Amien menuntut untuk dilakukan audit terhadap sistem IT KPU.

Menurut Hidayat, KPU akan membuat kesan negatif jika tuntutan Amien tidak dilakukan. 

"Kalau perlu beliau (KPU) menyampaikan. 'ayo siapa yang mau mengaudit?'. Itu lebih bagus, lebih gentlemen, dan lebih memungkinian menghadirkan kembali kepercayaan publik terhadap KPU termasuk legitimasi hasil pemilu. Kalau ini tidak direspons, saya khawatir hasil pemilu legitimasinya penuh masalah," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019).

Baca juga: Orasi di Hadapan Massa Aksi Damai, Amien Rais Minta KPU Jujur

Dengan mengikuti tuntutan Amien dan massa aksi di Kantor KPU, Hidayat mengatakan KPU telah mematuhi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut dia, KPU juga tidak perlu takut selama tidak berbuat kesalahan.

Hidayat menambahkan sebenarnya bukan hanya sistem IT KPU yang harus diaudit. Banyak hal yang masih dipertanyakan misalnya seperti masalah daftar pemilih tetap (DPT) dan penetapan nomor urut.

"Kenapa sekarang (nomor urutnya) 01 dan 02, ada apa? Kan perlu auditing, perlu penjelajahan yang lebih, dan penjelasannya lebih tegas lagi," kata dia.

Baca juga: Orasi di Hadapan Massa Aksi Damai, Amien Rais Minta KPU Jujur

Sebelumnya seperti dikutip dari Tribunnews.com, Amien Rais berjanji akan mengaudit forensik IT KPU pada awal April mendatang.

Amien akan datang ditemani pasukan IT Prabowo-Sandi untuk meminta audit forensik tersebut ke KPU.

"Saya peringatkan awal April tim adil makmur akan datang dengan full force IT nya. kita akan meminta audit forensik audit terakhir," kata Amien di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Jumat, (1/3/2019).

Menurut Amien, KPU harus bersedia diaudit. Apabila tidak, maka KPU memang berniat curang memanipulasi sistem IT-nya.

Baca juga: Waketum PAN Sebut Aksi yang Diikuti Amien Rais Upaya Mendelegitimasi KPU

"Kalau enggak mau berarti memang ada niat curang ya. Saya belum bisa mengatakan ada curang atau tidak sekalipun gejala-gejala itu sudah kelewatan, terang benderang. Tapi kita masih husnuzon. kita masih ada agak baik sangka," katanya.

Amien mengatakan pihaknya mensinyalir adanya kecurangan karena ada 31 juta DPT ganda. Selain itu adanya temuan KTP yang berceceran di sejumlah tempat.

"Sudah ada 31 juta (DPT ganda) disisir ternyata semua bodong. Kemudian ratusan ribu e-KTP, ada yang dibuang ke sawah ke sungai ke tong sampah dan berceceran di jalan. ini apa-apaan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com