Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Sebut PKS Tak Cocok dengan Budaya Garbi yang Kosmopolitan

Kompas.com - 03/03/2019, 19:51 WIB
Devina Halim,
Kurnia Sari Aziza

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu pendiri organisasi masyarakat Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi), Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya telah mengundang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara deklarasi ormas Garbi DKI Jakarta.

Namun, politisi PKS tidak terlihat menghadiri acara tersebut.

"Semua diundang, PKS juga diundang," ujar Fahri, di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Minggu (3/3/2019).

Baca juga: Ini Kata Fahri Hamzah soal Paslon yang Bakal Didukung Ormas Garbi

Dalam acara itu, terlihat beberapa politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN), seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, dan Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko 'Patrio'.

Terlihat pula Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.

Menurut Fahri, absennya PKS di acara tersebut dikarenakan adanya ketidakcocokkan dengan budaya ormas Garbi.

Baca juga: Sejumlah Politisi Berjoget Acara Deklarasi Garbi DKI Jakarta

Menurut dia, Garbi memiliki budaya yang lebih kosmopolitan atau lebih terbuka, berani bicara, dan memiliki inisiatif yang tinggi.

"Memang enggak cocok, mereka enggak terbuka, karena mereka enggak berani diskusi, enggak berani terbuka, orangnya tertutup, enggak berani ngomong. Apa-apa menunggu perintah dari atas, ya enggak bisa. Ini zaman baru," katanya. 

Sifat tersebut, lanjut dia, membuat PKS lebih dekat dengan Presiden sekaligus calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Baca juga: Ketum PAN: Kalau Ada yang Tidak Suka Garbi, Itu Aneh

Bahkan, Fahri mengatakan, kedekatan PKS dengan pemerintah saat ini yang membuatnya dipecat dari partai tersebut.

"PKS ini, kan, menurut saya PKS dengan Jokowi lebih dekat. Kenapa? Karena feodal, enggak terbuka, enggak berani apa adanya. Kalau saya boleh ngomong, PKS itu terutama pimpinannya lebih menginginkan Jokowi dari awal. Saya ini, kan, dipecat gara-gara mereka mulai masuk istana, kan," ujar Fahri. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com