Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Organisasi Remaja Masjid Hilangkan Logo Pedang di Emblem Seragam

Kompas.com - 27/02/2019, 17:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) menghilangkan logo pedang di emblem seragam.

Hal itu disampaikan Kalla saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Badan Komunikasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Jusuf Kalla: Pak Maruf Amin Ketum MUI, Bagaimana Bisa Melarang Azan?

Kalla menilai logo pedang tersebut tidak cocok dengan wajah Islam di Indonesia yang penuh dengan kedamaian dan mengedepankan jalan tengah.

"Karena itu tadi saya bilang, itu ada gambar pedang di atas, jangan dipakai lagi. Itu kita tidak ikut siapapun. Jangan ikut-ikut di Timur Tengah. Kita di Indonesia, Islam jalan tengah, wasatiyyah, jadi tidak pakai pedang-pedangan," kata Kalla.

Ia meminta pengurus BKPRMI tak menjadikan para pemuda Indonesia berpikiran radikal dengan menyematkan lambang pedang tersebut di seragam mereka.

Baca juga: Jokowi Ungkap Ada Masjid Besar di Jakarta yang Masih Sengketa karena Tanpa Sertifikat

Kalla lantas meminta para pengurus BKPRMI mengganti emblem seragamnya dengan gambar menara masjid. Hal itu, kata Kalla, menyimbolkan ditegakannya nilai-nilai agama.

"Jadi jangan membawa remaja masjid jadi radikal hanya dengan lambang pedang. Ganti dengan menara masjid, supaya tegak," tutur Kalla.

"Enggak usah begitu pakai komando-komando. Itu cukuplah membina, BKPRMI ini harus mempelajari apa kebutuhan pemuda dan remaja hubungannya dengan masjid," lanjut dia.

Kompas TV Pawai ini diikuti oleh 18 kecamatan, SKPD, instansi daerah, hingga remaja masjid di Gowa, Sulawesi Selatan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com