Data Menunjukkan Konflik Agraria Masih Marak, Ini Kata Jokowi

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo meluruskan pernyataannya dalam debat kedua pilpres, mengenai hampir tidak adanya konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur.

Jokowi mengatakan, hampir tidak adanya konflik ini bisa dilihat dari pengerjaan sejumlah infrastuktur yang awalnya mangkak di era pemerintah sebelumnya, namun kini sudah bisa berjalan mulus.

"Konteksnya adalah pembebasan lahan untuk infrastruktur. Kita tahu kan banyak infrastruktur berhenti delapan tahun, ada yang berhenti 26 tahun, karena apa, pembebasan tanah yang terhambat," kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya di Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019).

"Sekarang ini saya sampaikan alhamdulillah untuk pembebasan infrastruktur dapat dikatakan kita ini tidak banyak terjadi konflik-konflik yang ada," tambah dia.

Baca juga: Jokowi: Dalam 4,5 Tahun Hampir Tak Ada Konflik Terkait Pembebasan Lahan

Kendati demikian, Jokowi tidak menampik masih ada sejumlah konflik agraria yang masih terjadi. Menurut dia, pemerintah terus menyelesaikan berbagai konflik agraria ini dengan menyebut pembagian sertifikat lahan dengan target hingga 80 juta hektar.

"Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta hektar itu, ya konflik-konflik pasti ada di semua provinsi, pasti ada," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dengan masyarakat memiliki sertifikat tanah, status hak hukum atas tanah menjadi jelas. Dengan begitu, konflik-konflik sengketa lahan menjadi akan berkurang bahkan tidak ada lagi.

"Konteksnya tolong jangan dibolak balik sehinggga kelihatannya kita ini enggak menguasai masalah. Enggak lah. Kita ngerti konflik agraria, kita ke provinsi ada, kita kemarin ke bengkulu ada," tambah mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Sebelumnya, pernyataan Jokowi soal Konflik agraria saat debat kedua pilpres dikritik karena dinilai tak berdasarkan kenyataan di lapangan.

Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sepanjang 2018 terdapat 300 kasus konflik agraria yang terjadi di 16 provinsi.

Dari 300 konflik tersebut, YLBHI menemukan 367 pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan luasan lahan konflik mencapai 488.404,77 hektar.

Sementara, peneliti Auriga Iqbal Damanik mengatakan, sepanjang tahun 2017 terdapat 208 konflik agraria atau sebesar 32 persen dari seluruh kejadian.

Iqbal menambahkan, sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 (30 persen) jumlah kejadian konflik.

Posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14 persen), disusul sektor pertanian dengan 78 atau 12 persen kejadian konflik.

Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 konflik (5 persen), sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 konflik (4 persen), dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 kejadian konflik (3 persen) yang terjadi sepanjang tahun 2017.

Baca juga: CEK FAKTA: Jokowi Sebut Tak Ada Konflik Pembangunan Selama 4,5 Tahun

Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sudirman Said, juga menyesalkan klaim Jokowi tersebut.

Menurut dia, data lain yang beredar menunjukkan situasi yang berbeda. Ia pun mengutip salah satu pemberitaan terkait konflik agraria yang terjadi di era Jokowi.

"Banyak sekali data-data yang asal klaim padahal jejak digital dengan gampang menganggap data itu salah. Contoh, beliau katakan tidak ada konflik agraria, di sini (salah satu pemberitaan) konflik agraria era Pak Jokowi 41 orang tewas, 546 dianiaya," kata Sudirman.