Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Jokowi Bertemu CEO Bukalapak Tepat untuk Redam Emosi Pendukung

Kompas.com - 16/02/2019, 21:37 WIB
Ihsanuddin,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai tepat langkah Presiden Joko Widodo segera bertemu dengan CEO Bukalapak Achmad Zaky di tengah memanasnya gerakan #UninstallBukalapak oleh para pendukungnya. 

Pertemuan tersebut dinilai bisa meredam emosi para pendukung Jokowi yang keberatan dengan kicauan Zaky.

"Pertemuan yang dilakukan itu menunjukkan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang negarawan. Tidak terkecoh oleh kritikan yang ada di ruang publik terhadap Zaky, tetapi justru memberikan kesempatan dan menerima permohonan maaf sekaligus dialog," kata Emrus saat dihubungi, Sabtu (16/2/2019).

Baca juga: Jokowi: Stop Uninstall Bukalapak!

Dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Merdeka Sabtu siang tadi, Zaky meminta maaf atas kicauannya yang membandingkan anggaran riset Indonesia dan negara lain.

Zaky mengakui ia menggunakan data lama yang diambil dari Wikipedia. Padahal, anggaran riset Indonesia di era kepemimpinan Jokowi saat ini sudah jauh lebih besar.

Jokowi pun mengaku tidak marah atau tersinggung dengan kicauan Zaky. Ia justru meminta para pendukungnya untuk berhenti melakukan gerakan uninstall Bukalapak.

Emrus menilai pertemuan yang diinisiasi Presiden Jokowi tersebut sangat positif untuk meredakan kegaduhan akibat kicauan Zaky.

"Karena memang mereka ini relasinya sangat baik selama ini, dan Pak Jokowi termasuk yang men-support penuh usaha-usaha kaum milenial, termasuk Bukalapak ini. Presiden sangat concern terhadap kemajuan kaum milenal dan beliau sangat mengapresiasi usaha-usaha kaum muda," ujarnya.

Emrus menilai, dengan memaafkan Zaky, Jokowi secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa anak muda bisa saja melakukan kesalahan.

Namun, seorang senior harus bisa membantu untuk mengarahkan anak muda itu ke hal positif.

"Presiden Joko Widodo bervisi masa depan, bukan politik praktis. Harus kita budayakan hal-hal seperti ini. Tidak lalu memperbincangkan sesuatu yang justru memperuncing persoalan," kata Emrus.

Baca juga: Istana: Jokowi Nasihati CEO Bukalapak agar Lebih Hati-hati

Emrus sendiri menilai, kritik Zaky terkait anggaran riset sangat positif sebagai masukan bagi pemerintah.

Hanya saja, memang ada kesalahan pada pengutipan data yang ternyata merupakan data pada 2010.

Selain itu, kata-kata 'presiden baru' di kicauan Zaky juga memang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.

Banyak yang mengartikan presiden baru berarti Prabowo Subianto, satu-satunya capres penantang Jokowi di Pilpres 2019.

Namun, Zaky sendiri sudah meluruskan bahwa yang dimaksud presiden baru adalah siapapun yang nanti memenangi Pilpres, bisa Jokowi ataupun Prabowo.

"Nah ketika ada permasalahan yang sifatnya misunderstanding atau misscomunication, selesai juga dengan saling bertukar pesan melalui proses komunikasi. Artinya, pertemuan suatu hal yang baik," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com