Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Bertekad Bangun Pemerintahan yang Tak Ada Koruptornya

Kompas.com - 16/02/2019, 05:35 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto bertekad membangun pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.

Hal itu ia ungkapkan saat menyampaikan pidato kebangsaan bertajuk 'Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan dan Air' itu digelar di Grand Ballroom Hotel Po, Semarang, Jumat (15/2/2019) sore.

"Walaupun sulit dengan pemerintah yang bersih, bebas dari korupsi, Insya Allah kita akan menyelamatkan negara ini. Kita bertekad pemerintahan yang nanti kita bangun pemerintahan yang tidak ada koruptornya," ujar Prabowo.

Baca juga: Jokowi dan Prabowo, Siapa Lebih Punya Jawaban soal Pangan?

Menurut Prabowo, Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai persoalan yang sulit. Mulai dari utang hingga kekayaan alam yang tidak dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata.

Di sisi lain, masalah kemiskinan dan anak yang kurang gizi juga masih terus terjadi.

Sementara itu, kata Prabowo, Indonesia juga belum bisa mewujudkan swasembada energi, pangan dan air. 

Baca juga: Prabowo: Elite Kita Sudah Terlalu Pintar Curi Uang Rakyat

"Negara yang merdeka tidak boleh ada rakyat yang kelaparan tidak boleh ada anak-anak yang kurang gizi. Harus bisa punya bahan bakar yang tidak tergantung dengan bangsa lain," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu berpendapat segala persoalan tersebut dapat diatasi bila aparat pemerintah bebas dari praktik korupsi dan suap.

Salah satu caranya, Prabowo akan meningkatkan kualitas hidup aparatur pemerintahan.

"Aparat pemerintah harus unggul, pandai, hebat dan tidak bisa disogok. Dan kita harus punya konsep. Konsepnya adalah kita perbaiki kualitas hidup," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com