Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Sebut 7 Objek Sarana yang Harus Tahan Bencana Alam

Kompas.com - 08/02/2019, 17:17 WIB
Christoforus Ristianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan ada tujuh objek sarana yang harus ditata lebih kuat dalam mencegah banyaknya korban dan kerusakan akibat bencana alam.

Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB Lilik Kurniawan menyebutkan, tujuh objek itu adalah rumah, sekolah, rumah sakit/puskesmas, pasar, rumah ibadah, gedung perkantoran, dan objek strategis seperti stasiun, terminal, dan bandara.

"Ini tujuh objek sarana yang perlu dibangun dengan tata kelola bangunan yang kuat menghadapi bencana. Soalnya, banyak korban bencana alam yang berasal dari tempat-tempat ini," ujar Lilik saat ditemui di Gedung BMKG, Jakarta, Jumat (8/2/2019).

Lilik menyatakan, tujuh objek itu sangat melekat dengan kegiatan dan aktivitas masyarakat setiap harinya.

Baca juga: 5 Fakta Bencana Alam di Sulsel, Korban Meninggal 69 Orang hingga Cuaca Buruk Menjadi Kendala Tim SAR

“Rumah itu harus tangguh bencana. Kalau di rumahnya itu daerah gempa bumi, berarti harus tahan terhadap gempa bumi,” katanya.

Tempat pendidikan atau sekolah, lanjut Lilik, juga perlu menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, anak-anak, guru, dan pegawai acap menghabiskan waktu minimal 6 jam di sekolah.

“Tidak pernah ada jaminan pada saat mereka berada di lingkungan sekolah ketika ada bencana,” ungkapnya kemudian.

Dia menuturkan, rumah ibadah juga semestinya menjadi sarana yang tahan akan bencana alam. Ia mencontohkan, banyak korban bencana gempa yang terjadi Lombok, Nusa Tenggara Barat, terjadi ketika mereka sedang sholat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KKP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KKP: Lahan "Idle" 78.000 Hektare di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Spesifikasi 2 Kapal Patroli Cepat Terbaru Milik TNI AL

Nasional
Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Jokowi Panen Ikan Nila Salin di Tambak Air Payau di Karawang

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum Caleg yang Mendebatnya

Nasional
Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Kejar Pemerataan Dokter Spesialis, Kemenkes Luncurkan Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis RS Pendidikan

Nasional
Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com