Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyelidik Diduga Dianiaya, Wadah Pegawai KPK Gelar Aksi Solidaritas

Kompas.com - 07/02/2019, 14:55 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) menggelar aksi solidaritas di depan lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Para pegawai KPK yang mengikuti aksi sebagian besar mengenakan masker. Mereka juga tampak membentangkan kain hitam.

Sementara, sebagian besar pegawai lainnya saling bergandengan tangan.

Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap mengatakan, aksi ini sebagai bentuk kepedulian pegawai KPK terhadap penyelidik yang menjadi korban dugaan penganiayaan.

Penyelidik KPK diduga dianiaya oleh sejumlah orang di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu (3/2/2019).

Baca juga: KPK Minta Terduga Pelaku Penganiayaan Penyelidiknya Segera Menyerahkan Diri ke Polisi

"Kami melaksanakan aksi solidaritas untuk kawan kami yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit akibat luka yang dialaminya, kami membentuk suatu rantai manusia," kata Yudi usai menggelar aksi.

Menurut Yudi, simbol rantai manusia ini merupakan komitmen jajaran KPK untuk saling melindungi satu sama lain dalam pemberantasan korupsi.

"Kami mengutuk keras dan mengecam, karena teman kami sedang dalam melaksanakan tugas. Kedua, yang bersangkutan adalah pegawai KPK sekaligus penegak hukum," kata Yudi.

Yudi menjelaskan, salah satu penyelidik KPK yang mengalami retak di hidung telah dioperasi. Penyelidik tersebut masih menjalani perawatan pascaoperasi.

Baca juga: Penganiayaan Pegawai KPK, Polisi Periksa Sekuriti, Operator Kamera, dan Resepsionis

Yudi memastikan pegawai KPK akan mendukung proses penyembuhan korban.

Di sisi lain, Yudi menyesalkan adanya pihak tertentu yang mengklaim penganiayaan terhadap penyelidik KPK tak terjadi. Padahal, kepolisian sudah meningkatkan penanganan status perkara ke penyidikan.

"Artinya benar terjadi peristiwa tindak pidana di Hotel Borobudur sehingga kami meminta jangan ada lagi pengalihan isu," ujar Yudi.

Saat ini, kata Yudi, pegawai akan mengawal penanganan dugaan penganiayaan ini di kepolisian. Ia berharap polisi bisa menemukan terduga pelaku penganiayaan.

Baca juga: Polisi Periksa 5 Saksi Terkait Dugaan Penganiayaan Penyelidik KPK

Yudi juga menyarankan terduga pelaku menyerahkan diri ke polisi karena penganiayaan terhadap penegak hukum yang bertugas tak dapat dibenarkan.

"Indonesia adalah negara hukum. Dan ini tidak kondusif dengan semangat pemberantasan korupsi yang sedang diusung pemerintah. Kami meminta Kapolri untuk serius dan memprioritaskan masalah penganiaayan terhadap pegawai KPK," kata Yudi.

Ia memastikan seluruh pegawai KPK akan tetap solid dan tidak lengah dalam pemberantasan korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com