Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

IMF Pangkas Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Indonesia Klaim "On the Track"

Kompas.com - 23/01/2019, 19:42 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dana Moneter Internasional ( IMF) merevisi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi 3,5 persen untuk 2019 dan 3,6 persen untuk 2020.

Angka tersebut turun 0,2 dan 0,1 persen dibandingkan perkiraan terakhir pada Oktober 2018. IMF telah dua kali merevisi angka pertumbuhan ekonomi global dalam tiga bulan terakhir.

Menyikapi hal tersebut, Indonesia tetap mewaspadai situasi ekonomi global yang tidak menentu ini.

"Pemerintah waspada terhadap situasi ekonomi global maupun domestik. Itu memang harus terus dilakukan," ujar Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika di Kantornya, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Baca juga: Ini Faktor IMF Memangkas Pertumbuhan Ekonomi Global 2019

 

Meski demikian, Erani menegaskan, kewaspadaan itu bukan semata-mata karena revisi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia.

"Ini memang telah dijalankan pemerintah sejak dulu," ujar Erani.

Ia memastikan, kondisi perekonomian Indonesia on the track. Hingga saat ini, pemerintah bekerja sesuai target yang tertuang dalam asumsi RAPBN 2019. Hasilnya dinilai cukup positif.

"Berkat kewaspadaan itu, kita bisa memperoleh kinerja ekonomi yang bagus selama empat tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi terus tumbuh di saat negara lain justru turun pertumbuhannya, misalnya China," ujar Erani.

Ia menambahkan, modal terpenting yang dimiliki Indonesia adalah makro ekonomi yang solid.

Baca juga: IMF Kembali Pangkas Pertumbuhan Ekonomi Global Jadi 3,5 Persen

 

Di luar pertumbuhan ekonomi, inflasi selama empat tahun terakhir selalu terjaga di bawah 3,7 persen. Artinya, daya beli masyarakat terjaga.

Kondisi fiskal juga semakin baik. Defisit fiskal saat ini hanya 1,7 persen dan defisit keseimbangan primer tinggal Rp 1,8 triliun. Angka ini terendah sejak 2012.

Pada sektor mikro ekonomi juga sama positifnya. Nilai tukar petani, misalnya, meningkat sehingga lapis masyarakat terbawah sekalipun turut membaik kesejahteraannya.

"Sejak empat tahun lalu, belanja fungsi ekonomi naik dua kali lipat ketimbang periode 2012-2014. Anggaran infrastruktur naik sangat besar. Selain itu, belanja proteksi sosial naik 10 kali lipat. Ini yang membuat bantalan sosial-ekonomi menjadi kokoh," ujar Erani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com