Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jubir Jokowi-Ma'ruf Curiga dengan Hasil Survei Median

Kompas.com - 22/01/2019, 10:14 WIB
Jessi Carina,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, curiga dengan hasil survei Media Survei Nasional (Median). Survei tersebut mencatat bahwa selisih suara antara Jokowi-Ma'ruf dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kian tipis.

"Publik perlu kritis terhadap hasil survei dari lembaga survei yang partisan. Lihat dulu track record lembaga survei tersebut. Sandingkan dengan hasil lembaga survei yang lain. Kalau hasil surveinya nyeleneh sendiri patut diduga lembaga survei tersebut sedang membangun framing politik," ujar Ace melalui keterangan tertulis, Selasa (22/1/2019).

Ace mengatakan sebagian besar lembaga survei mencatat selisih suara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga mencapai dua digit. Ace merujuk pada survei Charta Politika yang menyebut selisihnya masih 20 persen.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Jokowi-Maruf 47,9 Persen, Prabowo-Sandi 38,7 Persen

Namun, kata dia, selama ini kubu Prabowo-Sandiaga selalu mengklaim selisih suara mereka hanya tinggal 10 persen. Bahkan tinggal satu digit. Klaim tersebut berdasarkan survei internal tim Prabowo-Sandiaga yang tidak dipublikasikan.

Ace mengatakan, survei Median seolah mendukung survei internal yang selama ini disebut-sebut kubu Prabowo-Sandiaga.

"Beberapa saat setelah klaim survei internal paslon 02 itu disampaikan ke publik, muncul rilis Median menjustifikasi klaim survei internal bahwa selisih elektabilitas pada Januari yang tinggal satu digit yaitu 9,2 persen," ujar Ace.

Namun, kata Ace, sebenarnya tidak masalah jika selisih suara Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga terpaut 9,2 persen. Selisih tersebut dia nilai masih sulit untuk dikejar Prabowo-Sandiaga. Apalagi, survei Median juga menyebut kenaikan elektabilitas Prabowo-Sandiaga cenderung lambat.

Baca juga: Survei Median: Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Naik, tetapi Relatif Lambat

"Dalam 3 bulan naik sekitar 3,2 persen, maka dalam 3 bulan ke depan dengan pola seperti itu, paslon 01 juga tidak akan terkejar. Melihat berbagai blunder 02 dan semakin panasnya mesin partai 01, bisa jadi elektabilitas 01 tidak tertandingi," kata Ace.

Selain soal selisih suara, Ace juga menyoroti besar elektabilitas Jokowi-Ma'ruf yang hanya 47,9 persen dalam survei Median. Ace mengatakan, hasil survei ini berbeda dengan survei kebanyakan yang menyebut elektabilitas Jokowi-Ma'ruf di atas 50 persen. Hal ini menambah kecurigaan Ace terhadap hasil survei Median.

"Jika menemukan lembaga survei yang beda sendiri, patut dicurigai motifnya dan juga keandalan metodologinya," kata dia.

Hasil survei Median menunjukan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf kini sebesar 47,9 persen dan Prabowo-Sandiaga 38,7 persen. Oleh karena itu, perbedaan elektabilitas keduanya menjadi 9,2 persen.

Sebelumnya, pada hasil jajak pendapat Median per November 2018, tingkat keterpilihan Jokowi-Ma'ruf 47,7 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 35,5 persen. Selisih elektabilitas keduanya kala itu masih 12,2 persen.

Adapun survei ini dilakukan pada 6-15 Januari 2019 terhadap 1.500 responden dengan margin of error sebesar 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling. Survei ini dibiayai secara mandiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Laporan BPK 2021: Tapera Tak Kembalikan Uang Ratusan Ribu Peserta Senilai Rp 567 M

Nasional
Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Mundur sebagai Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe Sampaikan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

KPU Dianggap Bisa Masuk Jebakan Politik jika Ikuti Putusan MA

Nasional
Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Ketika Kepala-Wakil Kepala Otorita IKN Kompak Mengundurkan Diri ...

Nasional
KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

KPU Diharap Tak Ikuti Putusan MA Terkait Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Adam Deni Hadapi Sidang Vonis Kasus Pencemaran Ahmad Sahroni Hari Ini

Nasional
Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Pentingnya Syarat Kompetensi Pencalonan Kepala Daerah

Nasional
Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasihat SBY untuk Para Pemimpin Setelah 2014

Nasional
Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Dulu Jokowi Tak Setujui Gibran Jadi Cawapres, Bagaimana dengan Kaesang pada Pilkada Jakarta?

Nasional
[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Mengaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com