Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perludem Usul Moderator Debat Perdalam Jawaban Paslon 2-3 Kali

Kompas.com - 14/01/2019, 20:03 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan kesempatan kepada moderator untuk memperdalam jawaban kedua pasangan calon saat debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu diungkapkan peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dalam acara diskusi bertajuk "Membincang Hukum, HAM, dan Korupsi", di kawasan Jakarta Pusat, Senin (14/1/2019).

"KPU harus mengambil kebijakan memberikan ruang agak lebih kepada moderator untuk lebih mendalami jawaban-jawaban yang diberikan oleh paslon," ujar Fadli.

Fadli tidak ingin moderator hanya mengajukan satu pertanyaan ke pertanyaan lainnya.

Baca juga: Siapa yang Berpeluang Diuntungkan dari Debat Perdana, Jokowi atau Prabowo?

 

Ia menyarankan agar moderator diberi kesempatan sebanyak 2-3 kali untuk memperdalam gagasan dari masing-masing paslon.

Fadli mencontohkan, misalnya terkait isu reformasi hukum.

Menurut dia, moderator dapat menanyakan soal langkah operasional kedua paslon, respons atau tindak lanjut, hingga menguji pemahaman kandidat melalui data-data yang dimiliki panelis.

Ia mengaku percaya kedua moderator dalam debat pertama, Ira Koesno dan Imam Priyono, adalah orang-orang terpilih yang dapat melakukan hal tersebut.

"Dua orang itu tentu profesional di bidangnya dan tentu bisa melakukan pendalaman dan menggali dari jawaban-jawaban yang disampaikan capres-cawapres," kata dia.

Baca juga: Konsep Debat Kedua dan Selanjutnya Bisa Berbeda dengan Debat Perdana

Fadli berpendapat, langkah tersebut dapat membuat debat menjadi ajang bagi publik untuk menilai pemahaman kedua paslon terkait topik yang dibicarakan.

"Kalau hanya menanyakan kemudian selesai dijawab dan mereka sudah tahu pertanyaannya apa, inikan menjadi sangat percuma. Debat publik yang menelan energi dan biaya yang tidak sedikit, tapi tidak mendapatkan esensinya," ujar Fadli.

Debat perdana Pilpres 2019 akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 17 Januari 2019. Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, terorisme dan korupsi.

Peserta debat pertama adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Debat perdana ini akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Jadwal Debat Pilpres 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Tak Mau Buru-buru Bersikap soal Putusan MA, Demokrat: Kita Pelajari Dulu

Nasional
Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Saksi Sebut Ada Penebalan Jalan di Tol MBZ Saat Akan Uji Beban

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Terancam Penjara 6 Bulan dan Dilarang Masuk Arab Saudi 1 Dekade

Nasional
2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

2 WNI Dalang Visa Haji Palsu Akan Diproses Hukum di Arab Saudi

Nasional
Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Kolaborasi Kemenaker dan BKKBN Dorong Penyediaan Fasilitas KB di Lingkungan Kerja

Nasional
Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Gerindra Kantongi Nama untuk Pilkada Jakarta, Sudah Disepakati Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Budi Djiwandono Nyatakan Tak Maju Pilkada Jakarta, Ditugaskan Prabowo Tetap di DPR

Nasional
ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

ICW Minta Pansel Capim KPK Tak Loloskan Calon Bawa Agenda Parpol

Nasional
Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Soroti Kekurangan Kamar di RS Lubuklinggau, Jokowi Telepon Menteri PUPR Segera Turunkan Tim

Nasional
Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Unsur Pemerintah Dominasi Pansel Capim KPK, ICW: Timbul Dugaan Cawe-Cawe

Nasional
Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Jokowi Beri Sinyal Lanjutkan Bantuan Pangan, Diumumkan Bulan Juni

Nasional
Hati-hati, 'Drone' Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Hati-hati, "Drone" Bisa Dipakai untuk Intai Polisi hingga Jatuhkan Peledak

Nasional
KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com