Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Blusukan ke Gudang Bulog

Kompas.com - 10/01/2019, 09:59 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo blusukan ke gudang milik Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog), Kamis (10/1/2019) pagi. Gudang yang dicek Jokowi adalah divisi regional DKI Jakarta dan Banten di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kepala Negara ditemani Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.

Mengenakan kemeja putih lengan panjang, Jokowi mengecek langsung ketersediaan pasokan di gudang tersebut. Sesekali ia terlihat berbincang dengan para pejabat yang mendampingi.

Baca juga: Penegakan Hukum pada Pemerintahan Jokowi Disebut Masih Tertatih

Jokowi mengaku ingin melihat secara langsung stok yang ada di Bulog, terutama terkait ketersediaan beras.

"Dan saya lihat memang kalau dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu stok kita tahun ini memang lipat," ujar Jokowi.

Baca juga: Bulog Klaim Berhasil Stabilkan Harga Pangan Selama 2018

Jokowi mengatakan, biasanya pada akhir Desember, stok beras Bulog hanya 700.000-800.000 ton. Tetapi di akhir Desember 2018 ini, stok sudah mencapai 2,1 juta ton.

"Oleh sebab itu stok ini harus kita pakai untuk menjaga agar harga bahan pokok terutama beras bisa sedikit turun," kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Setelah dari gudang Bulog di Kelapa Gading, Jokowi langsung menuju pasar Cempaka Putih untuk melakukan pengecekan harga beras.

Kompas TV Presiden Joko Widodo meminta Kapolri bertindak tegas atas tindakan yang ingin melemahkan dan mendelegitimasi KPU. Ia sekaligus meminta semua pihak mendukung kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Di Istana Kepresidenan Presiden Jokowi menegaskan aparat tidak boleh membiarkan kegiatan yang berpotensi mendelegitimasi KPU atau upaya membuat KPU tidak absah.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com