Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didesak Mundur dari PAN, Bara Hasibuan Minta Bukti soal Kesalahannya

Kompas.com - 08/01/2019, 07:49 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan mempertanyakan kesalahannya sampai harus didesak mundur dari partai.

Menurut dia, semua yang dia lakukan selama ini adalah untuk kepentingan PAN, termasuk tindakan membela kader yang punya pilihan politik berbeda.

"Saya tidak merasa ada yang salah dengan apa yang saya lakukan dan saya adalah Waketum DPP, saya juga ikut mendirikan partai ini. Saya cinta pada PAN, apa yang saya lakukan demi kepentingan PAN, jadi buktikan apa salah saya dalam hal ini," ujar Bara di kompleks parlemen, Senin (7/1/2019).

Bara sebelumnya didesak mundur karena kerap berbeda sikap dengan partai. Contohnya, Bara membela Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN Kalimantan Selatan Muhidin yang menyatakan dukungan terhadap pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca juga: Didesak Mundur, Bara Hasibuan Mengaku Berbeda Sikap demi Kepentingan PAN

Dalam kasus ini, Bara menyatakan tidak setuju jika partai asal memecat kader yang memiliki sikap berbeda. Bara menilai langkah Muhidin merupakan salah satu strategi agar PAN bisa diterima di semua daerah.

Menurut Bara, beberapa daerah merupakan basis pendukung Jokowi-Ma'ruf. Jika ingin mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat, pengurus PAN di daerah harus mengikuti suara konstituen di sana.

"Yang saya lakukan dalam membela pengurus daerah yang mendukung Jokowi adalah untuk kepentingan partai agar partai dapat suara yang signifikan di pemilu. Karena Pileg dan Pilpres dilakukan bersamaan jadi kita tidak bisa memisahkan itu," kata dia.

Bara juga tidak merasa sikapnya ini dipermasalahkan oleh elite PAN. Sejauh ini, dia tidak ditegur dan tak pernah ada komunikasi spesifik soal hal ini. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga tidak pernah membahasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto membenarkan adanya desakan dari sejumlah kader partai agar Bara Hasibuan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

Baca juga: Didesak Mundur, Bara Hasibuan Mengaku Berbeda Sikap demi Kepentingan PAN

Menurut Yandri desakan tersebut masih bersifat usulan informal dan belum ada surat resmi yang dikirimkan ke DPP.

Yandri mengatakan, desakan mundur itu muncul karena Bara dianggap sering memiliki sikap politik yang berbeda dengan DPP.

"Kalau kita lihat Bang Bara selama ini memang komentarnya agak berbeda dengan DPP tapi dia tidak terus terang juga mendukung pasangan sebelah (Joko Widodo-Ma'ruf Amin)," kata Yandri.

"Oleh karena itu ini juga pelajaran bagi Bang Bara untuk hati-hati dalam berkomentar karena berorganisasi kan ada aturan main," ucap dia.

Kompas TV Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP PAN, Yandri Susanto ketika menjawab pertanyaan media ada tidaknya desakan mundur Bara Hasibuan dari internal partai. Yandri menambahkan Partai Amanat Nasional dalam waktu dekat akan melakukan klarifikasi terhadap Bara Hasibuan soal sikap politiknya pada Pilpres mendatang. Sementara itu Bara Hasibuan menegaskan ia tidak setuju jika kader daerah yang memberi dukungan pada pasangan Jokowi-Ma’ruf dipecat dari partai.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com