Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sukseskan Pemilu, Jokowi Minta Jajarannya Lawan Hoaks hingga Cegah Terorisme

Kompas.com - 07/01/2019, 18:06 WIB
Ihsanuddin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya melakukan sejumlah langkah untuk menyukseskan pemilu serentak 2019. Salah satunya, dengan melawan hoaks yang semakin banyak bertebaran di media sosial.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat kabinet paripurna yang dihadiri para menteri dan kepala lembaga, di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Ya pertama tadi Kalau kita bicara agak rinci masalah hoaks, harus kita selesaikan dengan cara-cara hukum dan tindakan yang tegas. Karena hoaks itu jelas akan mengacaukan bagaimana opini publik," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, usai rapat kabinet.

Baca juga: KPU Minta Publik Ikut Lawan Hoaks 7 Kontainer Surat Suara Tercoblos

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/12/2018).
Selain itu, menurut Wiranto, Presiden menekankan pentingnya pencegahan gangguan keamanan seperti terorisme dan radikalisme.

Jokowi meminta juga antisipasi terhadap penggunaan politik identitas.

"Karena politik identitas itu memecah belah persatuan kita sebagai bangsa. Politik identitas itu sebenarnya mengingkari kebhinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika," tambah Wiranto.

Wiranto menekankan, kampanye ini bukan mengadu suku, agama, atau mengadu status sosial, melainkan adu kompetensi dan adu kualitas calon pemimpin.

"Ini kualitasnya, kompetensinya, track record-nya, rekam jejaknya, itu disampaikan ke publik untuk publik menilai pantas nggak ini jadi pemimpin ke depan nanti," kata dia.

Baca juga: Cameo Project Lawan Hoaks dan Isu SARA lewat Kreativitas

Wiranto menekankan, saat ini pemerintah sudah memetakan hal-hal yang bisa mengganggu pemilu mempunyai indeks kerawanan pemilu.

Pemerintah bersama Bawaslu dan Polri sudah membuat analisa daerah-daerah yang mempunyai tingkat kerawanan pemilu paling tinggi.

Menurut Wiranto, mulai saat ini pemerintah secara bertahap mencoba menetralisir kerawanan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com