Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

94 Ribu Personel Polri Amankan 1.904 Titik Perayaan Tahun Baru 2019

Kompas.com - 31/12/2018, 16:37 WIB
Reza Jurnaliston,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, Polri mengerahkan 94 ribu personel untuk mengamankan perayaan tahun baru.

Dalam pengamanan, Polri dibantu TNI, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Daerah, Kementerian Kesehatan, serta stakeholders lainnya juga akan turut membantu pengamanan.

“Akan melaksanakan pengamanan di 1.904 titik tempat perayaan malam pergantian tahun,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (31/12/2018).

Baca juga: Kapolda Jatim Imbau Warga Tak Serbu Surabaya saat Malam Tahun Baru

Rumah ibadah dan tempat keramaian masyarakat lainnya, seperti pusat-pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, serta obyek wisata, juga menjadi fokus pengamanan Polri.

Dedi mengatakan, Polri mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban dengan melakukan langkah-langkah preemtif kepada masyarakat.

“Polri akan mengantisipasi segala potensi gangguan kamtibmas dengan melaksanakan pengamanan terbuka, tertutup, patroli gabungan dan laksanakan langkah-langkah preemtif kepada masyarakat,” kata Dedi.

Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan di wilayah masing-masing saat perayaan pergantian tahun.

Antisipasi Terorisme

Dala kesempatan itu, Dedi menuturkan, Kepolisian melalui Densus 88 mengantisipasi potensi ancaman terorisme yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban saat perayaan malam tahun baru 2019. Sejumlah lokasi menjadi fokus pengamanan dari tim Densus 88.

"Satgas Antiterorisme dan Densus 88 bekerja semaksimal mungkin untuk antisipasi dan mitigasi seluruh potensi ancaman terorisme. Baik itu di tempat-tempat ibadah atau tempat keramaian maupun di tempat pesta pergantian tahun baru, seperti di Bali itu fokus, kemudian di Jakarta, dan beberapa daerah di Jawa," ujar Dedi.

Dedi menuturkan, sejauh ini Densus 88 dan unit lain tetap melakukan pergerakan secara senyap untuk mendeteksi potensi gangguan dari kelompok teroris.

Menurut Dedi, pergerakan secara senyap ini dilakukan agar tidak tercipta kepanikan di tengah masyarakat.

Baca juga: Rayakan Tahun Baru di Kota Tua, Catat Lokasi Kantong Parkirnya...

"Sejauh ini bukan berarti Densus 88 sama Satgas antiterorisme itu diam, itu bergerak terus tapi secara silent. Densus dan satgas antiterorisme itu bergerak terus tanpa diketahui masyarakat. Karena kalau diketahui masyarakat justru akan membuat masyarakat jadi takut, jadi khawatir, bahkan panik," ujar Dedi.

Densus 88 juga memantau sel-sel tidur atau sleeping cell dari teroris yang memiliki potensi akan bangkit.

Lebih lanjut, kata Dedi, Densus 88 juga melakukan pemantauan selama 24 jam terhadap eks narapidana terorisme yang memiliki pemahaman radikal.

 

Kompas TV Terdapat di Desa Kaliwlingi, Brebes, Jawa Tengah obyek wisata dewi mangrove sari menghadirkan permainan air <em>speedboat</em> yang siap menguji adrenalin pengunjungnya. Untuk mengendarai <em>speedboat</em> pengunjung dikenakan biaya Rp 30 ribu. Selain <em>speedboat</em> sejumlah fasilitas lain yang juga disiapkan pihak pengelola dalam liburan tahun baru ini di antaranya menara pandang dan grup musik angklung. Hadirnya beragam fasilitas ini disambut antusias pengunjung. Selain beragam fasilitas ini pengunjung juga dapat menikmati keindahan alam obyek wisata Dewi Mangrove Sari dengan menyusurinya selama 20 menit menggunakan sejumlah perahu yang sudah disiapkan pihak pengelola.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com