Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pasca-tsunami, Kemendagri Kirim Tim Pendamping Pemda ke Banten dan Lampung

Kompas.com - 24/12/2018, 21:43 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri telah mengirimkan Tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemendagri (Tim P4 Kemendagri) ke wilayah terdampak tsunami di daerah Banten dan Lampung.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan jumlah personel yang diturunkan sebanyak 19 orang. Dari jumlah itu, 11 personel dikirim ke Banten, sisanya ke Lampung.

"Tim Kemendagri sudah diberangkatkan tim Pendampingan Pemulihan Penyelenggaraan Pemerintahan Kemendagri (Tim P4 Kemendagri) ke Banten dan Lampung tadi pagi pukul 06.00 WIB," ujar Bahtiar dalam keterangan tertulis, Senin (24/12/2018).

Baca juga: Misa Natal, Umat Katolik Palembang Doakan Korban Tsunami Selat Sunda

Tim tersebut terdiri dari Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil), Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda), Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Pemdes), dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Tugas tim tersebut yaitu mendampingi pemerintah daerah (pemda) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu penyelenggaraannya adalah pelayanan administrasi kependudukan.

Terkait pelayanan administrasi, Dirjen Dukcapil juga sudah memerintahkan kantor dukcapil setempat untuk membuka posko.

Layanan yang diberikan di posko tersebut adalah kepengurusan dokumen kependudukan termasuk akta kematian. Posko itu juga diberi tugas untuk membantu identifikasi korban.

Kemudian, Bahtiar menyebutkan, tugas lain dari tim tersebut termasuk mendata gedung pemerintahan yang rusak serta mendata pegawai pemda yang turut menjadi korban.

Dalam menjalankan tugasnya, tim tersebut akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemda setempat.

"Tim bertugas selama dengan mendirikan Posko Kemendagri yang mandiri (tidak boleh merepotkan, lengkap peralatan dan logistik tim)," kata Bahtiar.

"Tim juga berkoordinasi BPBD Provinsi Banten, BPBD Provinsi Lampung, dan koordinasi pemda kabupaten/kota setempat," sambung dia.

Bahtiar mengatakan, penurunan tim akan dibagi dalam beberapa tahap. Tahap pertama tersebut akan bekerja pada 24 hingga 28 Desember 2018 dan akan dilanjutkan dengan penurunan tim tahap berikutnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Ajak Umat Kristiani Doakan Korban Tsunami Banten dan Lampung

Berdasarkan data terakhir Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Senin (24/12/2018) pukul 17.00 WIB, korban meninggal dunia akibat bencana ini bertambah menjadi 373 orang.

Sementara, korban luka-luka berjumlah 1.459 orang dan korban yang belum ditemukan 128 orang, dan 5.665 orang mengungsi.

Kerusakan material meliputi 681 unit rumah, 69 unit hotel dan villa, 60 warung dan toko, dan 420 kapal dan perahu, serta puluhan kendaraan rusak.

Kompas TV Erupsi bawah laut menyebabkan sebagian dari kawah Gunung Anak Krakatau longsor dan memicu terjadinya tsunami di Banten dan Lampung. Kita ulas fenomena tsunami ini bersama Mantan Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Surono.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com