Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Kritik Polri soal Ancaman Terorisme Saat Natal dan Tahun Baru

Kompas.com - 14/12/2018, 17:17 WIB
Reza Jurnaliston,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti terorisme dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengkritik informasi yang disampaikan Polri terkait potensi ancaman aksi teror di peringatan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 kepada publik.

Menurut Harits, pernyataan itu merupakan bentuk kekawatiran tentang kemungkinan adanya serangan teror oleh Polri.

“Dalam konteks isu terorisme secara spesifik, saya melihat pernyataan dari pihak Polri adalah sebagai bentuk kekawatiran tentang kemungkinan adanya serangan teror,” ujar Harits melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (14/12/2018).

Menurut Harits, kekawatiran tersebut bersandar pada hipotesa atau ancaman yang bersifat asumtif.

Baca juga: Jelang Natal 2018, Polri Antisipasi Ancaman Terorisme

Harits berpendapat, bila pernyataan Polri itu merupakan produk intelijen dengan kualifikasi yang sahih tentu langkah preventif menjadi prioritas dilakukan.

Hal itu untuk meminimalisir potensi ancaman tersebut dan bukan penindakan setelah terjadinya peristiwa.

“Jika produk intelijen tersebut tidak kualifikasi A1 (pasti) maka menjadi tidak relevan disampaikan ke publik. Karena potensi ancaman tersebut sifatnya dugaan atau kekawatiran,” tutur Harits.

“Jika hal ini diekspos ke publik justru berpotensi kontraproduktif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Paling tidak publik diliputi rasa cemas untuk jalankan aktifitas di berbagai sektor kehidupan yang seharusnya tidak perlu seperti itu,” sambung Harits.

Baca juga: Kapolri: Fokus Kami dalam Bidang Terorisme adalah Penelusuran Aspek Pendanaan

Menurut Harits, soal potensi ancaman terorisme tepat untuk dikonsumsi secara internal kalangan aparat keamanan khususnya Polri. Pasalnya, pola aksi teror dalam 5 tahun terakhir mayoritas targetnya adalah aparat kepolisian dan simbol-simbolnya.

“Jadi pernyataan Polri terkait terorisme di akhir dan awal tahun menurut saya lebih relevan untuk menjadi early warning bagi internal Polri,” tutur Harits.

Harits menambahkan, masyarakat saat ini telah sadar dan memiliki daya kritis terhadap isu terorisme.

“Resistensi Publik terhadap isu terorisme sangat tinggi, mereka antara percaya dan tidak. Misalkan soal isu potensi serangan terorisme akhir tahun itu dipandang sebagai pengulangan isu setiap tahunnya yang di ekspos ke publik,” kata Harits.

Baca juga: BNPT Gandeng Kemenhub Dalam Upaya Penanggulangan Terorisme

Diberitakan sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali menangkap seorang terduga teroris berinisial B.

Warga Balikpapan, Kalimantan Timur tersebut ditangkap di wilayah Yogyakarta. Ia dituduh merencanakan aksi teror bom jelang Natal dan Tahun Baru di Pulau Jawa.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengatakan, B merupakan satu jaringan dengan terduga teroris yang sebelumnya ditangkap, yakni MI alias IA.

MI alias IA, karyawan depo waralaba makanan sebelumnya ditangkap di Sleman.

"Keduanya (B dan MI) ini adalah satu jaringan dan memiliki keterkaitan tentang rencana aksi teror bom di daerah Indramayu. Saat ini Tim Densus sedang mendalami kelompok dua pelaku itu terkait pergerakannya di Pulau Jawa," tutur Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com