Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Pastikan Blangko E-KTP yang Dijual Bebas Tak Bisa Digunakan

Kompas.com - 06/12/2018, 14:58 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan blangko E-KTP yang dijual di Pasar Pramuka tidak bisa digunakan sebagaimana E-KTP asli.

Chip dalam di E-KTP yang dijual bebas itu tidak terkoneksi dengan pusat data yang dimiliki Kemendagri.

Baca juga: KPU: Praktik Jual Beli Blangko E-KTP Berbahaya untuk Pemilu

Pengungkapan kasus ini diawali dari investigasi yang dilakukan oleh Harian Kompas.

"Dia hanya jual saja, enggak bisa digunakan. Mau transaksi ke bank juga enggak bisa, hanya jual blangko kosong saja," ujar Tjahjo di kompleks parlemen, Kamis (6/12/2018).

Blangko E-KTP yang dijual di Pasar Pramuka belum diserahterimakan kepada Kemendagri. Tjahjo mengatakan Kemendagri juga tidak memiliki wewenang atas peredaran itu.

"Itu (wewenang) polisi (karena) enggak ada sangkut pautnya dengan data kami, enggak ada. Datanya aman," ujar Tjahjo.

Baca juga: Temuan Kompas, Blangko E-KTP yang Dijual Bebas Pakai Chip seperti E-KTP Asli

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan penelusuran barang palsu merupakan domain kepolisian.

Dalam standar operasi Ditjen Dukcapil, blangko menjadi tanggung jawab Kemendagri setelah ada serah terima dari pabrik kepada Kemendagri.

"Dari kami dikirim ke daerah dengan Berita Acara Serah Terima. Nanti tanggung jawabnya beralih. Jadi siapa yang menerima dokumen ini, harus mengamankan, harus melindungi," kata dia.

Baca juga: Tokopedia Sudah Hapus Produk Blangko E-KTP

 

Untuk kasus penjualan blangko E-KTP di Tokopedia, Zudan mengatakan itu merupakan blangko yang dikirim Ditjen Dukcapil kepada Kabupaten Tulang Bawang pada 13 Maret lalu.

Blangko tersebut dibawa Kepala Dinas Dukcapil setempat yang kini sudah tidak menjabat lagi. Blangko tersebut kemudian dicuri oleh anaknya dan dijual di Tokopedia.

Namun, blangko yang dijual itu juga hanya blangko biasa. Chip blangko tersebut tidak bisa diisi begitu saja untuk dijadikan E-KTP aspal.

"Enggak bisa diapa-apakan. Blangko itu baru bisa diisi datanya kalau sudah terkonek dengan data center. Kalau tidak ada koneksi dengan data center jadi blangko biasa," ujar Zudan.

Kompas TV Jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara menggenjot perekaman data EKTP. Perekaman data KTP Elektronik dilakukan khususnya untuk pemilih pemula, saat ini sebanyak 55.322 warga telah melakukan rekam data EKTP.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com