Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu Presiden, Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sampaikan Komitmen terhadap NKRI

Kompas.com - 05/12/2018, 16:47 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Rabu (5/12/2018), menerima jajaran Pengurus Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Istana Merdeka, Jakarta.

Topik utama yang disampaikan kepada Presiden Jokowi, yakni tentang komitmen INTI terhadap Pancasila dan NKRI.

"Di depan Bapak Presiden, kami menyampaikan komitmen terhadap kebinekaan, Pancasila dan NKRI," ujar Sekjen INTI Ulung Rusman, seusai pertemuan.

Wakil Ketua Umum INTI Budi S. Tanuwibowo menambahkan, salah satu bentuk dari komitmen itu, yakni bagaimana segenap anggota INTI berkarya di bidang masing-masing demi bangsa dan negara.

"Kami sebagai komunitas kan punya profesi masing-masing. Setiap profesi kami punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kami laksanakan profesi kami masing-masing dengan sebaikbaiknya. Niscaya negeri ini akan aman makmur," ujar Budi.

Selain itu, pengurus INTI juga mendengarkan arahan dari Presiden Jokowi mengenai pemerintah yang setelah fokus melaksanakan pembangunan infrastruktur selama empat tahun terakhir, tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan yakni pembangunan sumber daya manusia.

Baca juga: Kedatangan Jokowi Disambut Meriah oleh Perhimpunan Indonesia Tionghoa

Soal rencana itu, INTI sangat mendukungnya. Menurut Budi, sumber daya manusia di Indonesia sebenarnya berkualitas. Namun, memang perlu penanganan yang baik agar semakin terarah lagi.

"Daya saing manusia di Indonesia ini secara potensial sebenarnya baik, di atas rata-rata. Namun perlu suatu penanganan yang lebih terencana dan baik," lanjut Budi.

Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun, pengurus INTI yang hadir dalam pertemuan itu, yakni 20 orang.

Kompas TV Presiden Joko Widodo, menyanggah pernyataan Prabowo Subianto di forum internasional, yang menyebut korupsi di Indonesia ibarat penyakit kanker stadium 4. Menurut Jokowi, capaian indeks persepsi korupsi Indonesia, jauh membaik. Presiden meminta pihak yang berkomentar harus berdasarkan data. Presiden juga berjanji, terus memperbaiki sistem pencegahan dan pemberantasan korupsi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com