Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Sebut Banyak Media Jadi Bagian Upaya Manipulasi Demokrasi

Kompas.com - 05/12/2018, 15:09 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengkritik sejumlah media massa nasional yang tidak meliput dan memberitakan acara Reuni 212 yang digelar di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Minggu (2/12/2018) lalu.

Bahkan, Prabowo menuduh banyak media massa saat ini telah menjadi bagian dari upaya memanipulasi demokrasi.

Namun, Prabowo tidak menyebut identitas media dan memaparkan data terkait tuduhannya tersebut.

"Media-media yang kondang, media-media dengan nama besar, media-media yang mengatakan dirinya obyektif, bertanggungjawab untuk membela demokrasi, padahal justru mereka ikut bertanggungjawab. Mereka bagian dari usaha manipulasi demokrasi," ujar Prabowo saat berpidato pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional, di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

"Sudah saatnya kita bicara apa adanya," ucap dia.

Baca juga: Menurut Prabowo, Saat Ini Banyak Media Massa Beritakan Kebohongan

Awalnya Prabowo mengaku heran, banyak media massa nasional yang tidak meliput acara reuni 212.

Padahal, klaim Prabowo, acara tersebut dihadiri oleh 11 juta orang. Namun, ada beberapa media massa yang tidak memberitakannya.

Prabowo tidak menyebut nama media yang dia maksud dan menjelaskan dari mana angka 11 juta. Prabowo juga tidak menjelaskan apakah dia memantau seluruh pemberitaan media massa di Indonesia.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian heran dengan pemberitaan di media massa yang menyebut acara reuni 212 itu hanya dihadiri oleh 15.000 orang.

Baca juga: 5 Fakta Aksi Reuni 212, Prabowo Tak Bicara Politik hingga Nama Gus Sholah Dicatut

"Beberapa hari yang lalu ada acara besar di Monas. Hadir jutaan orang tapi banyak media di Indonesia tidak melihatnya," kata Prabowo tanpa menyebut nama media.

"Saya kira ini kejadian pertama. Ada manusia kumpul sebanyak itu tanpa dibiayai oleh siapapun. Mereka dibiayai oleh dirinya sendiri dan oleh mereka-mereka yang ingin membantu rakyat sekitarnya. saya kira itu, belum pernah terjadi," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com