Hakim Cabut Hak Politik Bupati Bener Meriah

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Bupati nonaktif Bener Meriah Ahmadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam amar putusan, hakim mencabut hak politik Ahmadi.

"Menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 2 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok," ujar Ketua Majelis Hakim Ni Made Sudani, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (3/12/2018).

Hakim mempertimbangkan jabatan Ahmadi sebagai kepala daerah saat melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Bupati Bener Meriah Ahmadi Divonis 3 Tahun Penjara

Pencabutan hak politik untuk melindungi masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin dalam jabatan publik.

Ahmadi dihukum 3 tahun penjara dan membayar denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ahmadi terbukti menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Rp 1 miliar secara bertahap. Pemberian uang itu agar Irwandi Yusuf mengarahkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait usulan Ahmadi.

Baca juga: Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Bupati Bener Meriah Dicabut

Ahmadi ingin kontraktor dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program pembangunan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Tahun 2018 di Bener Meriah.

Ahmadi terbukti melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.