Jaksa KPK Tuntut Hak Politik Bupati Bener Meriah Dicabut

Kompas.com - 22/11/2018, 16:18 WIB
Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, dituntut empat tahun hukuman penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comBupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, dituntut empat tahun hukuman penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikan jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menuntut agar hak politik Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dicabut. Hal itu disampaikan jaksa Ali Fikri saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/11/2018).

"Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Ahmadi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," kata jaksa.

Menurut jaksa, Ahmadi menciderai kepercayaan masyarakat Kabupaten Bener Meriah yang telah memilihnya secara langsung sebagai bupati.

"Namun kenyataannya terdakwa Ahmadi selama menjalankan tugas dan kedudukannya tersebut justru melakukan tindak pidana korupsi suap kepada pihak lain," kata dia.


Baca juga: Bupati Bener Meriah Didakwa Menyuap Gubernur Aceh Irwandi Rp 1 Miliar 

Jaksa menilai pencabutan hak politik juga untuk melindungi publik agar tak kembali memilih calon pemimpin yang pernah terlibat dalam perkara korupsi.

"Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya untuk tidak melakukan praktik KKN," papar jaksa.

Ahmadi juga dituntut empat tahun penjara oleh jaksa KPK. Ia turut dituntut membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan.

Baca juga: Di Hadapan Hakim, Bupati Bener Meriah Menangis Ingat Anak-anaknya

"Menyatakan terdakwa Ahmadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa.

Dalam pertimbangannya, jaksa menilai, perbuatan Ahmadi tak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Perbuatan Ahmadi juga dinilai menciderai tatanan birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Hal-hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya," kata jaksa.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Bos Lippo Group James Riady Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Seorang Saksi Kasus Meikarta Ajukan Perlindungan Saksi ke KPK

Nasional
Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Janji 9 Parpol Tak Calonkan Eks Koruptor di Pilkada 2020

Nasional
Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Pasca-Putusan MK, Nasdem Tegaskan Tak Akan Calonkan Eks Koruptor di Pilkada

Nasional
Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Dalami Laporan terhadap Akun @digeeembok, Subdit Cyber Crime Polda Metro Back Up Polresta Bandara Soetta

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Cerita Jusuf Kalla Saat Jadi Mediator Konflik Poso dan Ambon...

Nasional
Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Divisi Humas Polri Akan Jadi Badan Humas, Bakal Dipimpin Jenderal Bintang Tiga

Nasional
Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Polisi Dalami 2 Laporan Politisi PDI-P Henry Yosodiningrat ke Bareskrim

Nasional
Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Saat Pimpinan MPR Berkelakar soal Jabatan Waketum Partai Golkar...

Nasional
Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Mahfud MD Ungkap Kemungkinan Kejutan di Susunan Dewan Pengawas KPK

Nasional
Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Puan Maharani Minta Nadiem Tak Buru-buru Ganti UN: Jangan Sampai Merugikan Siswa

Nasional
Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Gibran Daftar Pilkada Solo, PDI-P Sebut Megawati Akan Beri Atensi Khusus

Nasional
Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Kemendagri Minta KPU Patuhi Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor

Nasional
Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Ketua MPR: Partai-partai Besar Harus Jamin Wacana Amendemen UUD 1945 Tak Melenceng

Nasional
Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Kasus Impor Bawang Putih, Terdakwa Penyuap Anggota DPR Dituntut 3,5 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X