Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kembangkan Pabrik Baterai di Morowali, China dan Jepang Investasi 700 Juta Dolar AS

Kompas.com - 29/11/2018, 19:13 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan bahwa China dan Jepang telah sepakat untuk investasi dalam pengembangan produksi baterai listrik. Nilai investasi mencapai 700 juta dolar AS.

Pabrik tersebut menjadi salah satu instrumen pendukung proyek kendaraan bermotor berbasis tenaga listrik.

Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Lisrik Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

Baca juga: DPR Komitmen Dukung Proyek Kendaraan Listrik Nasional

"Tiongkok dan Jepang telah menginvestasikan 700 juta USD untuk pengembangan baterai listrik di Morowali," ujar Luhut.

Menurut Luhut, investasi ditanamkan untuk membangun nickel smelting yang dapat memproduksi 50 ribu ton per tahun.

Selain itu, akan dibangun pula nickel hydroxites dan cobalt smelting dengan kapasitas produksi sebesar 4 ribu ton per tahun.

"Januari besok akan groundbreaking," kata Luhut.

Luhut mengatakan, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar. Nikel merupakan komponen utama baterai lithium yang digunakan dalam kendaraan bermotor tenaga listrik.

Sekitar 60 hingga 80 persen komponen baterai lithium berasal dari nikel. Sementara cadangan nikel di Indonesia sangat strategis untuk dikembangkan.

Baca juga: Pemerintah: Pengembangan Kendaraan Listrik Kurangi Impor BBM

Ia berharap dengan dibangunnnya pabrik baterai lithium ini maka akan semakin mendorong perkembangan industri kendaraan bermotor listrik.

"Indonesia harus menjadi pemain utama lithium battery karena memiliki cadangan nikel terbesar," ucap mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu.

"Sekarang kita mau bangun (pabrik) Lithium Baterai di Morowali. Nah di Karawang bikin pabrik mobilnya. Sea portnya di Patimban, airportnya di Bandara Kertajati," tuturnya.

Kompas TV Melonggarkan daftar negatif investasi juga menjadi salah satu kebijakan untuk menciutkan defisit transaksi berjalan. Tetapi, pelaku usaha mengaku bingung dengan paket kebijakan ekonomi ke-16 yang sedang dimatangkan pemerintahselain sosialisasiketerlibatan pebisnis pun di-anggap kurang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com