Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri: DPRD Punya Kantor, Jangan Sering Duduk di Kantor SKPD

Kompas.com - 26/11/2018, 20:38 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan anggota DPRD di seluruh pemerintah daerah berhati-hati soal korupsi.

Mereka diminta untuk tidak bermain-main dengan perencanaan anggaran bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hal ini disampaikan Tjahjo kepada ketua DPRD berbagai daerah yang hadir dalam pembekalan diklat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (26/11/2018). 

"Tolong kepada teman-teman ketua DPRD, anggota DPRD kan sudah punya kantor, tolong lah jangan sering-sering duduknya di kantor SKPD," ujar Tjahjo.

Tjahjo memahami, semua anggota Dewan memiliki konstituen. Dia mengingatkan pelaksanaan aspirasi masyarakat harus dilakukan sesuai dengan mekanisme penganggaran.

Dia tidak ingin kasus korupsi massal yang terjadi di Malang, Jambi, dan Sumatera Utara terulang kembali.

Baca juga: DPRD DKI Coret Anggaran Rp 500 Miliar untuk Beli Lahan Eks Kedubes Inggris

"Tolong ya itu yang terakhir. Ini perencanaan anggaran tolong, dirembuk dengan baik antara DPRD dan bupati, wali kota, gubernur," ujar Tjahjo.

Dalam pembekalan kepala daerah dan ketua DPRD, akan ada sesi materi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tjahjo meminta kepala daerah dan ketua DPRD untuk memanfaatkan sesi itu sebaik mungkin.

Mereka diminta untuk bertanya sebebasnya kepada KPK agar tidak tersandung kasus korupsi.

Kompas TV Pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang dianggap menyinggung pengemudi ojek online terus menuai protes. Kali ini pengemudi ojek online di Kota Malang, Jawa Timur berunjuk rasa meminta Prabowo meminta maaf atas pernyataannya. Unjuk rasa para pengemudi ojek online ini digelar di depan Kantor DPRD Kota Malang Jawa Timur. Dalam orasinya mereka mengecam pernyataan Calon Presiden Nomor Urut 02 Prabowo Subianto yang mengaku sedih dengan beredarnya meme yang menggambarkan masa depan anak bangsa hanya menjadi pengemudi ojek setelah lulus sekolah. Pernyataan ini dinilai menghina profesi ojek online. Mereka mendesak Prabowo Subianto segera meminta maaf kepada pengemudi ojek online. Banyaknya unjuk rasa yang dilakukan para pengemudi ojek online di sejumlah daerah terkait pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto ditanggapi pasangannya yang merupakan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02 Sandiaga Uno. Menurut Sandi apa yang dikatakan Prabowo hanya motivasi bagi pengemudi ojek online agar bisa meningkatkan perekenomin mereka. Pernyataan itu disampaikan Sandiaga saat menemui ratusan petani tebu di Desa Kedungjajang, Lumajang Jawa Timur. Sandi juga menyebut pengemudi ojek online merupakan profesi yang sangat mulia dan bisa menggerakkan perekonomian masyarakat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

[POPULER JABODETABEK] Pedagang Pelat Mengaku Enggan Terima Pesanan Pelat Nomor Palsu | Warga Sebut Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

[POPULER NASIONAL] Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur | Tugas Baru Budi Susantono dari Jokowi

Nasional
Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com