Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembangunan SDM, Presiden Jokowi Instruksikan Dua Hal

Kompas.com - 21/11/2018, 11:02 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas terkait pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Istana Bogor, Rabu (21/11/2018).

Jokowi mengingatkan kembali bahwa setelah tahapan besar percepatan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, pemerintah akan masuk ke tahapan besar berikutnya, yaitu investasi di bidang SDM. 

"Kita harus bisa menjadikan 260 juta penduduk Indonesia sebagai sebuah kekuatan besar negara kita. Bukan hanya untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mengejar kesejahteraan mengejar kemajuan bersama," kata Jokowi.

Jokowi menilai, ada dua kunci yang dibutuhkan untuk menggencarkan pembangunan SDM.

Pertama, perbaikan sistem pendidikan, terutama melalui revitalisasi pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.

"Dalam empat tahun terakhir kita telah memulai langkah perombakan dan perbaikan dalam sistem pendidikan vokasi kita. Tetapi saya kira kita belum secara full melakukan perombakan besar-besaran," kata Jokowi.

Kepala Negara mengatakan, perombakan sudah dilakukan di tingkat sekolah menengah kejuruan baik dalam kurikulum maupun penataan kompetensi.

"Terutama untuk guru-guru saya lihat juga sudah dimulai. Tapi sekali lagi ini memerlukan sebuah perombakan yang besar dan kita minta mulai tahun depan betul-betul dilakukan besar-besaran," kata dia.

Kunci kedua pembangunan SDM, lanjut Jokowi, adalah peningkatan keterampilan pencari kerja melalui pelatihan vokasi dan program sertifikasi.

Jokowi meminta program ini dilakukan besar-besaran pada 2019.

"Dan program ini melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan dunia pendidikan. Termasuk melibatkan pesantren-pesantren. Sehingga kita harapkan para santri bukan hanya mendapatkan pendidikan agama tetapi juga bekal keterampilan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com