KPU Temui Kendala dalam Mendata Pemilih Penyandang Disabilitas Mental

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya menemui kendala dalam proses pendataan pemilih disabilitas mental.

Menurut Pramono, saat pencocokan dan penelitian (coklit), banyak keluarga yang tidak mengizinkan anggota keluarganya yang penyandang disabilitas mental didata ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kendala kita, banyak keluarga yang tidak memperbolehkan bahwa ada anggota keluarganya yang mengidap disabilitas itu dicoklit," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).

Saat proses coklit, seharusnya keluarga tidak menghalang-halangi informasi mengenai adanya pemilih disabilitas mental dalam keluarga tersebut, supaya data pemilih disabilitas mental dalam DPT termutakhirkan.

Baca juga: KPU Akan Masukkan Pemilih Penyandang Disabilitas Mental ke DPT Pemilu 2019

Namun demikian, KPU tidak bisa memaksa keluarga tersebut untuk mengungkap identitas penyandang disabilitas mental.

"Mereka bilang, anggota keluarga ini jumlahnya lima misalnya, meskipun ada yang disabilitas, tapi mereka tidak mengatakan ada satu yang misalnya keterbelakangan mental," ujar Pramono.

Ia melanjutkan, memasukan nama pemilih penyandang disabilitas mental ke dalam DPT, merupakan upaya KPU untuk melindungi hak pilih warga negara sekaligus pelaksanaan bunyi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri.

Pramono menjelaskan, disabilitas mental atau gangguan jiwa tidak bersifat permanen. Jika seorang penyandang disabilitas mental tak dimasukkan ke dalam DPT, tetapi kelak saat hari pemungutan suara dia dalam keadaan sehat, maka ia bisa kehilangan hak suaranya.

"Jadi hak pilihnya dulu yang dilindungi, soal nanti mencoblosnya, itu harus dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter jiwa. Itu yang diadopsi KPU," kata dia.