Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Kalla Minta Dana Desa Digunakan untuk Tekan Laju Urbanisasi

Kompas.com - 14/11/2018, 17:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta dana desa digunakan untuk menekan laju urbanisasi yang semakin tinggi.

Hal itu disampaikan Kalla saat memberi sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pemberdayaan dan Pembangunan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Kalla menambahkan, laju urbanisasi yang tinggi tercermin dari rata-rata umur petani yang semakin tua. Ia mengatakan, rata-rata umur petani saat ini meningkat dari 35 tahun menjadi 40 tahun.

Karena itu dana desa harus digunakan untuk mengadakan sumber perekonomian yang menjanjikan bagi masyarakat desa sehingga penghasilan di desa sebanding dengan kota. Jika tidak, Kalla khawatir para pemuda di desa akan terus pergi ke kota untuk bekerja.

Baca juga: Wapres Kalla Sebut Dana Desa Akan Diprioritaskan untuk Tingkatkan Kualitas SDM

"Karena itu lah maka dana desa ini di samping untuk pembangunan infrastruktur, juga agar dilaksanakan pembangunan pertanian yang bernilai tinggi. Apakah kopi, coklat, buah-buahan, holtikultra dan sebagainya," ujar Kalla.

Ia menambahkan hal itu penting untuk segera dilakukan lantaran pendapatan masyarakat di kota jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat desa.

Di tambah pula industri semakin bertumbuh di kota yang cenderung memiliki infrstruktur penunjang yang lengkap. Dengan demikian, menurut Kalla, semakin banyak faktor penarik masyarakat desa untuk pindah ke kota.

"Dengan upah minimum sekarang ini regional, maka pendapatan buruh akan lebih besar dari pada pendapatan petani. Kalau di sekitar Jakarta, Bekasi, Tangerang, upah minimum hampir mendekati Rp 4 juta. (ada yang) Rp 3,8 juta, Rp 3,9 juta perbulan," papar Kalla.

"Sedangkan untuk menjadi petani sawah dengan lahan yang hanya 0,3 hektar dikerjakan oleh 3 orang keluarga itu dengan penghasilan kurang lebih Rp 15 juta per tahun. Maka penghasilan orang itu di bawah. Otomatis mereka akan memilih bekerja di industri yang gajinya Rp 3 juta," lanjut dia.

Ia menambahkan jika hal itu terjadi maka nantinya desa akan sepi dan kota menjadi ramai dan berpotensi banyak pengangguran.

"Kalau timbul pengangguran di perkotaan maka angka kriminalitas akan tinggi. Jadi (dana desa) menjaga keseimbangan antara kota dan desa. Karena itu maka dana desa itu dikucurkan tiap tahun akan bertambah sehingga akan terjadi suatu kemakmuran yang merata di republik ini," kata Kalla lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com