Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Meski Kader Tak Ikut Pilpres, PKS Tetap Yakin Raup Suara Publik

Kompas.com - 12/11/2018, 13:24 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid tidak pernah berharap mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect dari calon presiden dan wakil presiden 2019.

Menurut dia, selama ini PKS bisa memperoleh banyak dukungan meski kadernya tidak menjadi capres dan cawapres.

"Kami PKS sudah mempunyai tradisi sendiri. Kami tidak pernah membasiskan perolehan suara PKS kepada coattail effect, punya capres dan cawapres dari kader. Kami naik suara dari tahun 2004 ke 2009 ke 2014, suara kami naik di saat posisi kami tidak punya capres cawapres dari kader PKS," ujar Hidayat di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat RI, Senin (12/11/2018).

Hidayat menyampaikan ini ketika ditanya pendapatnya mengenai pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

SBY mengakui pemilihan umum (pemilu) 2019 tidak akan mudah bagi partainya salah satunya karena tidak punya capres dan cawapres.

Hidayat mengatakan selama ini PKS mengandalkan mesin partai yang digerakan kader, anggota DPR, dan juga kinerja PKS. Dia menegaskan PKS bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Ada atau tidak ada capres cawapres dari PKS, Hidayat mengatakan PKS bisa sukses mendapatkan dukungan rakyat Indonesia.

"Kami tidak punya capres sendiri tapi suara PKS selalu meningkat dari pemilu ke pemilu," kata dia.

Baca juga: Jubir Prabowo-Sandiaga: Biar Masyarakat yang Menilai Sikap Demokrat

Termasuk pada Pilpres 2019. Meskipun waktu pemilihannya bersamaan dengan Pemilihan Legislatif 2019, dia yakin PKS tetap mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Meski demikian, PKS juga akan tetap memperjuangkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Bagi kami PKS, keduanya bisa berjalan beriringan. Kami mendukung capres-cawapres Prabowo-Sandi, dan kami mengkampanyekannya," kata Hidayat.

Kompas TV Terkait siapa yang akan menempati kursi DKI 2, Partai Gerindra dan PKS sepakat Kader PKS akan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno. Kesepakatan ini tercapai setelah Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan Ketua DPW PKS DKI Jakarta melakukan pertemuan di Kantor DPD Partai Gerindra DKI di Senen, Jakarta Pusat. Menurut Ketua DPW PKS Jakarta Syakir Purnomo, PKS akan mengirimkan dua nama calon Wagub DKI Jakarta untuk diserahkan ke DPRD DKI Jakarta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com