Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir: Ketika Orang Bekerja, Jangan Terjebak dengan Isu Pencitraan

Kompas.com - 28/10/2018, 23:13 WIB
Devina Halim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo- Ma'ruf Amin, Erick Thohir membantah langkah Presiden Jokowi menggratiskan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) adalah sebuah pencitraan.

"Enggak juga. Berarti kalau presiden melakukan sesuatu kebaikan buat rakyat itu pecitraan dong? Karena inget loh, beliau itu presidennya," kata Erick saat ditemui di Gedung XXI Ballroom, Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Minggu (28/10/2018).

Menurut dia, tak semua hal yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau seseorang, dapat disebut sebagai pencitraan.

Baca juga: Gratiskan Suramadu, Jokowi Mengaku Banyak Dapat Saran Tokoh Masyarakat

"Saya datang ke sini kasih sharing mengenai Asian Games buat generasi muda pencitraan juga? Ya enggak bisa seperti itu," jelas dia.

"Yang penting apa yang diberikan untuk rakyat sudah jelas lebih terasa. Dan kita jangan terjebak dengan itu politik, selalu ini salah, itu salah, ini bohong, itu bohong, ini benar, itu benar," lanjutnya.

Baginya, yang terpenting adalah bekerja. Erick memberi contoh ketika ia memutuskan untuk mundur sebagai presiden klub sepak bola Inter Milan.

Baca juga: Ingin Fokus Menangkan Jokowi-Maruf Amin, Erick Thohir Mundur sebagai Presiden Inter Milan

Hal itu dilakukannya sebagai bentuk komitmennya agar dapat bekerja maksimal dalam kapasitas memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Saya rasa hal-hal seperti ini harus dihindari. Karena ketika orang kerja, jangan terjebak dengan pencitraan," ungkap dia.

Untuk itu, ia juga mengimbau agar pihak-pihak yang menyampaikan komplain terkait hal tersebut juga dapat menunjukkan bukti kerja mereka.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com