Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Eko: Pertama Dalam Sejarah RI, Bangun Jalan Desa 158.691 Km

Kompas.com - 23/10/2018, 16:33 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoyo mengatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama empat tahun, telah membangun 158.691 kilometer jalan desa.

"Ini baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Indonesia, jalan desa yang dibangun 158.691 kilometer. Bahkan, yang mendekati angka itu saja tidak ada," ujar Eko dalam acara diskusi di Gedung III Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Jalan desa itu, lanjut Eko, merupakan hasil dari program dana desa.

Baca juga: Menyembuhkan Bekas Trauma Konflik GAM-TNI dengan Akses Jalan Desa

Diketahui, tahun 2015, pemerintah menggelontorkan Rp 20,67 triliun bagi 74.093 desa dengan tingkat penyerapan 82,72 persen. Tahun 2016, pemerintah menggelontorkam Rp 46,98 triliun bagi 74.754 desa dengan tingkat penyerapan 97,65 persen.

Sementara, tahun 2017, pemerintah menggelontorkan Rp 60 triliun bagi 74.910 desa dengan tingkat penyerapan 98,54 persen.

"Pada 2015 wajar jika tingkat penyerapannya hanya 82,67 persen karena waktu itu, ini adalah program baru dan sumber daya manusianya belum memahami benar. Wajar ya," kata Eko.

Adapun tahun 2018 ini, pemerintah menganggarkan Rp 60 triliun bagi 74.956 desa.

Jalan desa, lanjut Eko, adalah salah satu kegiatan produksi yang ditunjang oleh dana desa. Selain jalan desa, dana desa sejak 2015 juga telah menghasilkan 6.932 pasar desa, 39.351 unit irigasi, 942.927 fasilitas air bersih dan 1.028.225 meter jembatan penghubung desa.

Dana desa, dikatakan, juga menunjang aspek kualitas hidup bagi masyarakat desa. Antara lain, program dana desa berhasil membangun 24.005.604 meter drainase, 178.034 unit MCK, 8.028 Polindes, 48.694 Paud dan 3.026 unit.

Baca juga: Ada 8 Perusahaan Beroperasi, tetapi Jalan Desa di Wilayah Ini Masih Tanah

Seluruh pencapaian dari program dana desa itu, menurut Eko, sudah menuai dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa.

"Dalam tiga tahun, pertumbuhan pendapatan per kapita masyarakat desa itu meningkat. Catatan saya, tahun 2014 itu pendapatan per kapitanya Rp 540.000 per bulan. Tahun 2018, meningkat jadi di atas Rp 800.000 per bulan," ujar Eko.

"Apabila program dana desa ini kami dorong untuk dioptimalkan kembali, kita bisa meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat desa itu menjadi Rp 1 juta pada 2020," lanjut dia. 

Kompas TV Pembersihan ini dilakukan agar akses jalan di desa ini bisa ditembus untuk digunakan sebagai jalur evakuasi dan proses penanganan bencana banjir bandang.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com