Tahun 2019, Seluruh Tanah di Jakarta Memiliki Sertifikat

JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh bidang tanah di Jakarta akan memiliki sertifikat pada tahun 2019.

Demikian diungkapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil ketika mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.000 sertifikat kepada masyarakat di Kawasan Berikat Nusantara, Marunda, Jakarta Utara, Rabu (17/10/2018).

Untuk tahun 2018, kementeriannya sudah mengeluarkan 332.000 sertifikat di Jakarta. Sofyan menyebut, tinggal 70.000 bidang tanah lagi yang akan disertifikatkan pada 2019.

"Insya Allah tahun depan, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Jakarta, seluruh tanah akan kita sertifikatkan," ujar Sofyan sebagaimana dikutip dari siaran pers resmi Sekretariat Kabinet.

Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahannya sangat memperhatikan persoalan sertifikasi lahan di Indonesia.

Sebab, semenjak menjabat Presiden RI, Jokowi selalu mendapat keluhan soal sengketa lahan dari masyarakat.

"Keluhannya yang terus menerus masuk ke kuping saya dalah sengketa lahan. Di mana- mana, tidak hanya di Jakarta," ujar Jokowi.

Presiden sempat menanyakan hal itu ke Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Negara (ATR/ BPN) mengenai hal itu.

Jokowi menanyakan, sebenarnya berapa luas bidang lahan di Indonesia yang seharusnya disertifikasi. Rupanya, jawaban sang menteri cukup mengagetkan Jokowi.

"Di seluruh Indonesia ada 126 juta bidang tanah yang harus disertifikat. Tapi (waktu itu), masyarakat yang pegang sertifikat baru 46 juta bidang. Artinya masih kurang 80 juta sertifikat lagi," ujar Jokowi.

Tak habis di situ, Presiden kemudian bertanya lagi soal berapa bidang lahan di Indonesia yang setiap tahun disertifikasi. Jawaban sang menteri ini juga mengejutkan Jokowi.

"Saya cek setiap tahun sertifikat yang diberikan kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kira-kira 500.000 sampai 600.000. Itu artinya Bapak Ibu sekalian harus menunggu 160 tahun lagi untuk pegang sertifikat," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan, pemerintahnya menargetkan 9 juta sertifikat diterbitkan pada 2019 mendatang.

Adapun, sejak tahun kedua hingga keempat ini, pemerintah menargetkan 5 juta sertifikat.

"Caranya bagaimana, terserah Menteri ATR/ BPN, terserah Kanwil. Pokoknya yang paling penting masyarakat pegang sertifikat," ujar Jokowi.