Keluarga Jokowi Disebut di Sidang Tipikor, Ini Tanggapan Istana

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Istana Kepresidenan menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo melarang keras keluarganya untuk terlibat urusan bisnis dengan pemerintah dan BUMN.

Hal ini disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki menanggapi keterangan terdakwa kasus suap pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla, Fayakhun Andriadi.

"Bisa saja itu mencatut nama keluarga pak Jokowi," kata Teten kepada Kompas.com, Rabu (17/10/2018).

"Tapi setahu kami Pak Jokowi melarang keras keluarganya terlibat urusan bisnis dengan pemerintah atau BUMN," tambah Teten.

Baca juga: Kepada Fayakhun, Staf Kepala Bakamla Klaim Didukung Keluarga Jokowi

Teten mengatakan, ia dan pejabat di Istana selama ini sering mendapat arahan dari Jokowi agar jangan sampai ada keluarganya yang memanfaatkan pengaruh untuk kepentingan bisnis.

Teten dan beberapa pejabat di Istana bahkan diminta menyampaikan pesan ini kepada para menteri dan pimpinan BUMN.

"Kita tahu anak kandung Pak Presiden sendiri tidak ada yang berbisnis dengan Pemerintah. Malah jualan martabak dan pisang," kata Teten.

Keterangan Fayakhun

Terdakwa mantan anggota Komisi I DPR, Fayakhun Andriadi mengaku pernah dikenalkan kepada keluarga Presiden Joko Widodo.

Fayakhun mengaku dikenalkan oleh staf Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Ali Fahmi alias Ali Habsyi, pada 2016.

Hal itu dikatakan Fayakhun saat menjalani sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/10/2018).

"Dia bilang, kita mendapatkan dukungan dari kekuasaan. Lalu dikenalkan tiga orang dari keluarga Solo. Yang satu agak tua, itu dikenalkan sebagai Om-nya Pak Jokowi, kemudian yang kedua adiknya Pak Jokowi, yang satu lagi iparnya Pak Jokowi," ujar Fayakhun.

Menurut Fayakhun, pada 2016, Ali Habsyi mengajaknya bertemu di Hotel Grand Mahakam, Jakarta. Habsyi meminta kehadiran Fayakhun, karena pertemuan itu dianggap cukup penting.

Dalam pertemuan itu, Habsyi meminta Fayakhun mendukung pengadaan barang di Bakamla. Fayakhun selaku anggota DPR diminta membantu anggaran pengadaan Bakamla.

Saat itu, menurut Fayakhun, Habsyi mengklaim bahwa proyek pengadaan di Bakamla didukung oleh pihak penguasa atau pemerintah.

"Dia bilang, 'Kamu jangan ragu-ragu, ini sudah jadi perhatian kita semua'," kata Fayakhun.

Dalam kasus ini, Fayakhun Andriadi didakwa menerima suap 911.480 dollar Amerika Serikat. Uang tersebut diduga diberikan oleh Direktur Utama PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah.

Fahmi merupakan pengusaha yang akan mengerjakan proyek pengadaan satelit monitoring dan drone di Bakamla.

Menurut jaksa, uang tersebut diduga diberikan agar Fayakhun selaku anggota Komisi I DPR mengupayakan alokasi atau ploting penambahan anggaran pada Bakamla.