Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belanja BPJS Besar, Presiden Jokowi Minta Masyarakat Hidup Sehat

Kompas.com - 17/10/2018, 12:23 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyoroti tingginya biaya belanja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Untuk itu, Jokowi menekankan pentingnya masyarakat mencegah penyakit daripada mengobati.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (17/10/2018). 

Jokowi mengaku kaget biaya yang dikeluarkan untuk menanggung penyakit jantung menembus angka Rp 9,25 triliun.

"Bill BPJS Kesehatan tahun 2017 klaim kasus penyakit jantung itu Rp 9,25 triliun. Gede banget tuh Rp 9,25 triliun. Itu duit gede banget untuk penyakit jantung," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Urusan Utang Rumah Sakit Sampai ke Presiden, Kebangetan!

Sementara untuk klaim pengobatan kanker mencapai Rp 3 triliun dan gagal ginjal Rp 2,25 triliun.

Tak hanya penyakit katastropik, menurut Jokowi, dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai penyakit lainnya juga tinggi.

Misalnya, penyakit katarak sebesar Rp 2,25 triliun, dan fisioterapi Rp 965 miliar.

Baca juga: Dana Talangan BPJS Kesehatan Rp 4,9 Triliun Sudah Cair

Akibat belanja yang besar ini, BPJS mengalami defisit. Jokowi mengatakan, sekitar sebulan lalu ia sudah memutuskan untuk menambah anggaran BPJS sebesar Rp 4,9 Triliun lewat APBN.

Namun, Jokowi heran dana talangan itu masih belum cukup untuk menutup defisit.

"Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 T', lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi.

Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat bisa mencegah penyakit dibandingkan harus mengobatinya.

"Yang ingin saya katakan bahwa, mencegah penyakit juga utama sangat utama, sebagaimana kita mengobati. Mempromosikan gaya hudup sehat juga sangat utama," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com